Pasca pertemuan Bupati Mandailing Natal, HM Ja'far Sukhairi Nasution bersama dengan Menteri Koperasi di Jakarta pada Minggu lalu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal langsung tancap gas mendorong kesiapan koperasi dan pelaku usaha penerima tiga program strategis dari kementerian itu.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal, Mukhtar Afandi yang dikonfirmasi ANTARA, Kamis (22/6) mengatakan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut pihaknya terus mendorong dan mendampingi kesiapan koperasi dan pelaku usaha penerima tiga program strategis dari kementerian koperasi itu.
"Sesuai arahan pak Bupati, Dinas Koperasi dan UKM Madina terus mendorong dan melakukan pendampingan atas program kementerian itu. Saat ini kita sedang melakukan pendampingan bagi koperasi dan pelaku usaha sehingga persyaratan yang ditetapkan nantinya lengkap," ujarnya.
Adapun tiga program strategis dari kementerian koperasi itu adalah :
Yang pertama, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah Kecamatan Batahan, Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis.
"Untuk program ini selain mendorong dan memfasilitasi koperasi nelayan untuk mengisi formulir pendaftaran online, kita juga melakukan pendampingan dalam menyiapkan pemenuhan standard dan berbagai persyaratan yang diperlukan," ujar dia.
Kemudian, pembangunan pabrik minyak makan merah dan yang terakhir pinjaman dana bergulir KUMKM yang diperuntukkan secara khusus bagi koperasi dan pelaku usaha yang tergabung dalam wadah Koperasi.
"Untuk program pembangunan pabrik minyak makan ini kita mengajak masyarakat petani sawit untuk berhimpun dalam wadah koperasi sebagai salah satu persyaratan pembangunan pabrik minyak makan merah," ungkapnya.
Kata dia, bergabungnya petani sawit dalam bentuk koperasi ini diharapkan akan bisa memenuhi luasan lahan yang dibutuhkan dan memastikan kapasitas luas wilayah lokasi pembangunan pabrik minyak makan merah minimal 1.000 hektar.
"Untuk merealisasikannya pinjaman dana bergulir ini, Dinas Koperasi UKM Madina telah menjalin kerja sama dengan LPDB Sumut. Selain itu, kita juga rencananya akan menggandeng pelaku koperasi Kamaruddin Batubara yang telah berhasil memperoleh dana bergulir dari LPBD. Beliau juga telah mendapat apresiasi dari menteri koperasi dan ukm karena berhasil mengelola dana bergulir sehingga layak menjadi figure contoh," jelasnya.
Sekedar diketahui, selain Kementerian Koperasi, Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menyetujui sejumlah usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemkab Madina dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
Diantaranya adalah pembangunan budidaya lobster dan penyelesaian SK perhutanan sosial di Madina dengan luas keseluruhan 41.664 hektar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal, Mukhtar Afandi yang dikonfirmasi ANTARA, Kamis (22/6) mengatakan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut pihaknya terus mendorong dan mendampingi kesiapan koperasi dan pelaku usaha penerima tiga program strategis dari kementerian koperasi itu.
"Sesuai arahan pak Bupati, Dinas Koperasi dan UKM Madina terus mendorong dan melakukan pendampingan atas program kementerian itu. Saat ini kita sedang melakukan pendampingan bagi koperasi dan pelaku usaha sehingga persyaratan yang ditetapkan nantinya lengkap," ujarnya.
Adapun tiga program strategis dari kementerian koperasi itu adalah :
Yang pertama, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah Kecamatan Batahan, Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis.
"Untuk program ini selain mendorong dan memfasilitasi koperasi nelayan untuk mengisi formulir pendaftaran online, kita juga melakukan pendampingan dalam menyiapkan pemenuhan standard dan berbagai persyaratan yang diperlukan," ujar dia.
Kemudian, pembangunan pabrik minyak makan merah dan yang terakhir pinjaman dana bergulir KUMKM yang diperuntukkan secara khusus bagi koperasi dan pelaku usaha yang tergabung dalam wadah Koperasi.
"Untuk program pembangunan pabrik minyak makan ini kita mengajak masyarakat petani sawit untuk berhimpun dalam wadah koperasi sebagai salah satu persyaratan pembangunan pabrik minyak makan merah," ungkapnya.
Kata dia, bergabungnya petani sawit dalam bentuk koperasi ini diharapkan akan bisa memenuhi luasan lahan yang dibutuhkan dan memastikan kapasitas luas wilayah lokasi pembangunan pabrik minyak makan merah minimal 1.000 hektar.
"Untuk merealisasikannya pinjaman dana bergulir ini, Dinas Koperasi UKM Madina telah menjalin kerja sama dengan LPDB Sumut. Selain itu, kita juga rencananya akan menggandeng pelaku koperasi Kamaruddin Batubara yang telah berhasil memperoleh dana bergulir dari LPBD. Beliau juga telah mendapat apresiasi dari menteri koperasi dan ukm karena berhasil mengelola dana bergulir sehingga layak menjadi figure contoh," jelasnya.
Sekedar diketahui, selain Kementerian Koperasi, Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menyetujui sejumlah usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemkab Madina dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
Diantaranya adalah pembangunan budidaya lobster dan penyelesaian SK perhutanan sosial di Madina dengan luas keseluruhan 41.664 hektar.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023