Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Langkat dampingi masyarakat yang kawasan pemukimannya terdampak banjir, di Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, selama lebih kurang empat tahun belakangan ini, dalam Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Stabat, Kamis (11/5).
Abdul Majid selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Langkat mengatakan bahwa tujuan RDP ini adalah mencari solusi terbaik, sebagaimana hadirnya perusahaan harus berdampak positif bagi masyarakat.
Pembangunan atau pembuatan lingkup paret yang dilakukan perusahaan harus memperhatikan kawasan sekeliling lokasi lahan perusahaan, terutama daerah pemukiman warga dengan memperhatikan serta keterlibatan perusahan dengan sebuah kompensasi yang memadai, sehingga terbangun hubungan baik antara pihak perusahaan dan masyarakat dalam memperhatikan lingkungan hidup, katanya.
Menurut aspirasi yang disampaikan warga dihadapan anggota DPRD Langkat dimana menyampaikan PT Bahruny dan PT Leong Ayam 1 Primadona yang terletak di Kecamatan Padang Tualang telah melakukan lingkupan parit sekeliling kawasan lahan perusahan.
Sehingga lingkupan parit yang lebih tinggi dari pemukiman dan lahan milik warga. Akibat dari lingkupan tersebut debit air yang terlalu besar menyebar ke wilayah perdesaan sekitar sehingga terjadi genangan banjir.
Pada saat curah hujan tinggi air yang meluap atau mengalir dari lingkupan tersebut lebih cepat menyebar yang diakibatkan penyebaran debit air lebih cepat ke pemukiman dan lahan bertanian warga.
Hal tersebut tentu berdampak negatif terhadap pemukiman rumah warga, lahan pertanian dan penghidupan masyarakat.
Ada empat desa yang berdampak langsung dari luapan lingkupan parit tersebut yaitu Desa Padang Tualang, Desa Serapuh ABC, Desa Pematang Tengah dan Desa Paya Perupuk.
Sementara dihadapan para anggota DPRD Langkat Gusri Hanafi selaku Kasat Korcab Banser Langkat yang juga merupakan kader yang berasal dari kawasan terdampak akibat banjir tersebut penyampaikan kepada pihak perusahaan untuk memperhatikan secara serius permasalahan lingkungan, utamanya terkait lingkupan lahan yang berdampak pada banjir.
Juga meminta pihak perusahaan terkait untuk membantu serta segera melaksanakan normalisasi saluran air sesuai dengan RKAB demi terjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat, agar tidak mengakibatkan dampak lingkungan bagi masyarakat.
Selain itu m meminta agar pihak perusahaan yang beroperasi di kawasan itu dapat menurunkan alat berat serta kompensasi yang secara bersama masyarakat harus di bangun sebuah kesepakatan untuk mencari solusi.
Hal senada juga disambut baik oleh Camat Tanjung Pura dan Kepala Desa Paya Perupuk untuk sama sama menyelesaikan persoalan ini.
Sementara Ketua Komisi D Johan Bangun mengatakan rapat ini dilakuan sebagai tindak lanjut atas surat permohonan RDP PC GP Ansor Langkat yang mendampingi aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait persoalan banjir.
Turut hadir dalam RDP tersebut aggota Komisi D Arifuddin dari Fraksi PKB, Hotland Sitompul dari Fraksi PDI, Agus Salim dari Fraksi Gerindra, juga dari pihak PT Bahruny, PT Leong Ayam 1 Perimadona, Dinas Pertanian, Dinas BPBD Langkat, Camat Tanjung Pura dan Kades Paya perupuk serta tokoh masyarakat.
Dimana hasil dari RDP ini menyepakati bahwa pihak perusahaan akan ikut serta peninjauan lapangan secara langsung pada 12 Mei 2023 untuk menjalankan proses solusi penyelesaian terhadap masalah lingkungan yang harus di perhatikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Abdul Majid selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Langkat mengatakan bahwa tujuan RDP ini adalah mencari solusi terbaik, sebagaimana hadirnya perusahaan harus berdampak positif bagi masyarakat.
Pembangunan atau pembuatan lingkup paret yang dilakukan perusahaan harus memperhatikan kawasan sekeliling lokasi lahan perusahaan, terutama daerah pemukiman warga dengan memperhatikan serta keterlibatan perusahan dengan sebuah kompensasi yang memadai, sehingga terbangun hubungan baik antara pihak perusahaan dan masyarakat dalam memperhatikan lingkungan hidup, katanya.
Menurut aspirasi yang disampaikan warga dihadapan anggota DPRD Langkat dimana menyampaikan PT Bahruny dan PT Leong Ayam 1 Primadona yang terletak di Kecamatan Padang Tualang telah melakukan lingkupan parit sekeliling kawasan lahan perusahan.
Sehingga lingkupan parit yang lebih tinggi dari pemukiman dan lahan milik warga. Akibat dari lingkupan tersebut debit air yang terlalu besar menyebar ke wilayah perdesaan sekitar sehingga terjadi genangan banjir.
Pada saat curah hujan tinggi air yang meluap atau mengalir dari lingkupan tersebut lebih cepat menyebar yang diakibatkan penyebaran debit air lebih cepat ke pemukiman dan lahan bertanian warga.
Hal tersebut tentu berdampak negatif terhadap pemukiman rumah warga, lahan pertanian dan penghidupan masyarakat.
Ada empat desa yang berdampak langsung dari luapan lingkupan parit tersebut yaitu Desa Padang Tualang, Desa Serapuh ABC, Desa Pematang Tengah dan Desa Paya Perupuk.
Sementara dihadapan para anggota DPRD Langkat Gusri Hanafi selaku Kasat Korcab Banser Langkat yang juga merupakan kader yang berasal dari kawasan terdampak akibat banjir tersebut penyampaikan kepada pihak perusahaan untuk memperhatikan secara serius permasalahan lingkungan, utamanya terkait lingkupan lahan yang berdampak pada banjir.
Juga meminta pihak perusahaan terkait untuk membantu serta segera melaksanakan normalisasi saluran air sesuai dengan RKAB demi terjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat, agar tidak mengakibatkan dampak lingkungan bagi masyarakat.
Selain itu m meminta agar pihak perusahaan yang beroperasi di kawasan itu dapat menurunkan alat berat serta kompensasi yang secara bersama masyarakat harus di bangun sebuah kesepakatan untuk mencari solusi.
Hal senada juga disambut baik oleh Camat Tanjung Pura dan Kepala Desa Paya Perupuk untuk sama sama menyelesaikan persoalan ini.
Sementara Ketua Komisi D Johan Bangun mengatakan rapat ini dilakuan sebagai tindak lanjut atas surat permohonan RDP PC GP Ansor Langkat yang mendampingi aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait persoalan banjir.
Turut hadir dalam RDP tersebut aggota Komisi D Arifuddin dari Fraksi PKB, Hotland Sitompul dari Fraksi PDI, Agus Salim dari Fraksi Gerindra, juga dari pihak PT Bahruny, PT Leong Ayam 1 Perimadona, Dinas Pertanian, Dinas BPBD Langkat, Camat Tanjung Pura dan Kades Paya perupuk serta tokoh masyarakat.
Dimana hasil dari RDP ini menyepakati bahwa pihak perusahaan akan ikut serta peninjauan lapangan secara langsung pada 12 Mei 2023 untuk menjalankan proses solusi penyelesaian terhadap masalah lingkungan yang harus di perhatikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023