Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 1-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (1/2/2023) pukul 10.00 WIB.
Perkara ini diadukan oleh M. Hamonangan Purba, sedangkan pihak yang diadukan (Teradu) adalah Anggota KPU Kota Tebing Tinggi, Abdul Khalik.
Dalam pokok aduan, Pengadu menduga Teradu tidak bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Kota Tebing Tinggi karena Teradu diduga menjadi dosen di STAI Kota Tebing Tinggi dan juga mengambil studi S3.
Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Utara.
Sekretaris DKPP Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.
Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.
"Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Perkara ini diadukan oleh M. Hamonangan Purba, sedangkan pihak yang diadukan (Teradu) adalah Anggota KPU Kota Tebing Tinggi, Abdul Khalik.
Dalam pokok aduan, Pengadu menduga Teradu tidak bekerja penuh waktu sebagai Anggota KPU Kota Tebing Tinggi karena Teradu diduga menjadi dosen di STAI Kota Tebing Tinggi dan juga mengambil studi S3.
Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Utara.
Sekretaris DKPP Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.
Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.
"Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023