Ratusan karyawan PTPN 2 yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPP), Jumat (27/01), melakukan aksi demo ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Mereka mendesak agar PN Lubuk Pakam membatalkan rencana eksekusi lahan HGU PTPN 2 No.62 di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam orasinya di halaman gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, massa SPP PTPN 2 menilai rencana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan eksekusi terlalu dipaksakan, karena terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang saling bertentangan dimana dalam putusan pengadilan atas gugatan Rokani dkk perkara No 05/Pdt.G/2011/PN Lbp , sertifikat HGU No 62/Penara dinyatakan tidak sah sedangkan dalam perkara No103/Pdt.G/2018/PN.LBP pengadilan dalam tingkat PK menyatakan sertifikat HGU sah milik PTPN II. Atas putusan yang saling bertentangan tersebut, PTPN II telah mengajukan upaya hukum PK Kedua atas perkara No 05/Pdt.G/2011/PN Lbp yang dimohonkan eksekusi oleh sdr Rokani dkk.
Selain upaya hukum PK tersebut, PTPN II juga telah melakukan upaya hukum pidana, atas penggunaan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang/SKTPPTSL tertanggal 20 Desember 1953 yang diduga palsu oleh Rokani dkk dalam perkara No 05/Pdt.G/2011/PN-Lbp yang penyidik Polda Sumut telah menetapkan salah seorang Penggugat sdr. M sebagai tersangka.
Lebih lanjut, PTPN III (Persero) selaku pemegang saham mayoritas (Holding) telah mengajukan upaya hukum perlawanan (derden verzet). Apabila PN Lubuk Pakam tetap memaksa melakukan eksekusi, dan ternyata upaya hukum PTPN II dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka hal ini dipastikan akan menimbulkan permasalahan baru dan menimbulkan kerugian Negara.
Apabila PN Lubuk Pakam tetap ingin melaksanakan eksekusi dengan lokasi berdasarkan bukti kepemilikan yang diajukan Rokani dkk, SKTPPTSL, lokasi tanahnya tidak berada di lahan HGU No 62/Penara, kesalahan objek lokasi (error in objecto) karena dalam bukti surat tersebut, tanah Rokani dkk berada di Kebun Tanjung Merawa Kiri dengan komoditi tanaman tembakau eks PTP IX sedangkan lahan HGU No 62 Penara, merupakan bahagian Kebun Tanjung Garbus dengan komoditi tanaman Karet eks PTP II.
Penegasan itu juga diungkapkan Datuk OK Nazar, salah seorang tokoh masyarakat Batang Kuis yang dimintai tanggapannya, menyebutkan kebun tembakau PTP IX di era kolonial hanya sampai batas Sungai Belumai. Kalau di areal yang sekarang dikenal sebagai Desa Dalu X, Sena, dan Bangun Sari memang areal tembakau. Begitu juga di bagian Ramunia arah Lubuk Pakam. Tapi kalau Penara tidak pernah ada tembakau. Dan arealnya murni milik PTPN 2 bukan eks PTP IX.
Sebagai tokoh masyarakat Melayu yang hidup di lingkungan kampung yang berbatasan dengan areal perkebunan, Datuk OK Nazar faham betul situasi dan sejarah daerah perkebunan mulai Tanjung Morawa, Batang Kuis sampai Lubuk Pakam. Karena di daerah itulah ia tumbuh dan bergaul.
Datuk OK Nazar tidak sependapat kalau ada pihak yang mengklaim Penara sebagai eks lahan tembakau PTP IX. "Dari mana datanya itu. Kalau ditanya kepada orang-orangtua di sekitar Batang Kuis pasti mereka membantahnya," jelas Datuk OK Nazar.
Perwakilan SPP PTPN II diterima Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan jajarannya diruang Command Center PN Lubuk Pakam, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan, agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menunda eksekusi karena masih ada upaya hukum baik perdata dan pidana yang dilakukan oleh PTPN II dan mempertanyakan PN Lubuk Pakam tidak memberikan surat SKTPPTSL milik Rokani dkk yang dipergunakan di PN Lubuk Pakam kepada penyidik Polda Sumatera Utara sehingga diduga PN Lubuk Pakam tidak mendukung perlawanan kepada mafia tanah dan mafia peradilan.
Selanjutnya perwakilan SPP PTPN II menyampaikan, bahwa eksekusi oleh PN Lubuk Pakam bukan untuk kepentingan para Penggugat, masyarakat petani/penggarap akan tetapi ini untuk kepentingan mafia tanah, karena dapat dibuktikan bahwa para penggugat telah mengalihkan lahan HGU No 62/Penara kepada sdr AS yang diduga sebagai donator yang membiayai perkara gugatan Rokani dkk.
Atas desakan perwakilan SPP PTPN II, Wakil Ketua PN Lubuk Pakam dan jajarannya menyampaikan bahwa rencana eksekusi akan ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan.
Dikawal 24 jam
Meski sudah ditetapkan untuk ditunda, namun pihak PTPN 2 tidak ingin kecolongan. Areal HGU No.62 Penara yang saat ini dipenuhi tanaman kelapa sawit, akan dikawal ketat selama 24 jam.
Pihak keamanan kebun dan seluruh karyawan akan berjibaku untuk tetap menjaga areal HGU dari upaya-upaya penguasaan secara paksa. "Bagi kita harga mati untuk mempertahankan HGU Penara sebagai aset negara," ujar Mahdian Tri Wahyudi di depan ratusan karyawan PTPN 2 di lokasi areal HGU Penara usai aksi demo ke PN Lubuk Pakam.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Dalam orasinya di halaman gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, massa SPP PTPN 2 menilai rencana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan eksekusi terlalu dipaksakan, karena terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang saling bertentangan dimana dalam putusan pengadilan atas gugatan Rokani dkk perkara No 05/Pdt.G/2011/PN Lbp , sertifikat HGU No 62/Penara dinyatakan tidak sah sedangkan dalam perkara No103/Pdt.G/2018/PN.LBP pengadilan dalam tingkat PK menyatakan sertifikat HGU sah milik PTPN II. Atas putusan yang saling bertentangan tersebut, PTPN II telah mengajukan upaya hukum PK Kedua atas perkara No 05/Pdt.G/2011/PN Lbp yang dimohonkan eksekusi oleh sdr Rokani dkk.
Selain upaya hukum PK tersebut, PTPN II juga telah melakukan upaya hukum pidana, atas penggunaan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang/SKTPPTSL tertanggal 20 Desember 1953 yang diduga palsu oleh Rokani dkk dalam perkara No 05/Pdt.G/2011/PN-Lbp yang penyidik Polda Sumut telah menetapkan salah seorang Penggugat sdr. M sebagai tersangka.
Lebih lanjut, PTPN III (Persero) selaku pemegang saham mayoritas (Holding) telah mengajukan upaya hukum perlawanan (derden verzet). Apabila PN Lubuk Pakam tetap memaksa melakukan eksekusi, dan ternyata upaya hukum PTPN II dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka hal ini dipastikan akan menimbulkan permasalahan baru dan menimbulkan kerugian Negara.
Apabila PN Lubuk Pakam tetap ingin melaksanakan eksekusi dengan lokasi berdasarkan bukti kepemilikan yang diajukan Rokani dkk, SKTPPTSL, lokasi tanahnya tidak berada di lahan HGU No 62/Penara, kesalahan objek lokasi (error in objecto) karena dalam bukti surat tersebut, tanah Rokani dkk berada di Kebun Tanjung Merawa Kiri dengan komoditi tanaman tembakau eks PTP IX sedangkan lahan HGU No 62 Penara, merupakan bahagian Kebun Tanjung Garbus dengan komoditi tanaman Karet eks PTP II.
Penegasan itu juga diungkapkan Datuk OK Nazar, salah seorang tokoh masyarakat Batang Kuis yang dimintai tanggapannya, menyebutkan kebun tembakau PTP IX di era kolonial hanya sampai batas Sungai Belumai. Kalau di areal yang sekarang dikenal sebagai Desa Dalu X, Sena, dan Bangun Sari memang areal tembakau. Begitu juga di bagian Ramunia arah Lubuk Pakam. Tapi kalau Penara tidak pernah ada tembakau. Dan arealnya murni milik PTPN 2 bukan eks PTP IX.
Sebagai tokoh masyarakat Melayu yang hidup di lingkungan kampung yang berbatasan dengan areal perkebunan, Datuk OK Nazar faham betul situasi dan sejarah daerah perkebunan mulai Tanjung Morawa, Batang Kuis sampai Lubuk Pakam. Karena di daerah itulah ia tumbuh dan bergaul.
Datuk OK Nazar tidak sependapat kalau ada pihak yang mengklaim Penara sebagai eks lahan tembakau PTP IX. "Dari mana datanya itu. Kalau ditanya kepada orang-orangtua di sekitar Batang Kuis pasti mereka membantahnya," jelas Datuk OK Nazar.
Perwakilan SPP PTPN II diterima Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan jajarannya diruang Command Center PN Lubuk Pakam, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan, agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menunda eksekusi karena masih ada upaya hukum baik perdata dan pidana yang dilakukan oleh PTPN II dan mempertanyakan PN Lubuk Pakam tidak memberikan surat SKTPPTSL milik Rokani dkk yang dipergunakan di PN Lubuk Pakam kepada penyidik Polda Sumatera Utara sehingga diduga PN Lubuk Pakam tidak mendukung perlawanan kepada mafia tanah dan mafia peradilan.
Selanjutnya perwakilan SPP PTPN II menyampaikan, bahwa eksekusi oleh PN Lubuk Pakam bukan untuk kepentingan para Penggugat, masyarakat petani/penggarap akan tetapi ini untuk kepentingan mafia tanah, karena dapat dibuktikan bahwa para penggugat telah mengalihkan lahan HGU No 62/Penara kepada sdr AS yang diduga sebagai donator yang membiayai perkara gugatan Rokani dkk.
Atas desakan perwakilan SPP PTPN II, Wakil Ketua PN Lubuk Pakam dan jajarannya menyampaikan bahwa rencana eksekusi akan ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan.
Dikawal 24 jam
Meski sudah ditetapkan untuk ditunda, namun pihak PTPN 2 tidak ingin kecolongan. Areal HGU No.62 Penara yang saat ini dipenuhi tanaman kelapa sawit, akan dikawal ketat selama 24 jam.
Pihak keamanan kebun dan seluruh karyawan akan berjibaku untuk tetap menjaga areal HGU dari upaya-upaya penguasaan secara paksa. "Bagi kita harga mati untuk mempertahankan HGU Penara sebagai aset negara," ujar Mahdian Tri Wahyudi di depan ratusan karyawan PTPN 2 di lokasi areal HGU Penara usai aksi demo ke PN Lubuk Pakam.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023