Pemkot Padang Sidempuan melalui Wakil Wali Kota Padang Sidempuan Ir. Arwin Siregar MM berharap tahun 2023 Kota Padang Sidempuan masuk ke zona hijau atau keluar dari zona kuning berdasarkan hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.
Arwin mengatakan, Sabtu (28/1) bahwa dibandingkan dengan tahun lalu atas nilai kepatuhan Kota Padang Sidempuan meningkat, meskipun tidak terlalu banyak peningkatannya, dan itu patut kita syukurin karena adanya perubahan pelayanan publik.
"Pemko Padang Sidempuan berharap ditahun depan akan mendapat nilai kepatuhan yang lebih tinggi hingga bisa di zona hijau," ucap Wakil Wali Kota Padang Sidempuan Arwin Siregar usai menerima penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara.
"Tahun 2023 ini dan kedepan Bagian Organisasi Setda Kota Padang Sidempuan sebagai Leading sektor agar bekerja lebih maksimal kedepannya sehingga keluar dari zona kuning dan bisa mencapai zona hijau."
Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar pada sambutannya menjelaskan 10 besar nilai tertinggi se Indonesia secara langsung di undang untuk menerima sertifikat di Jakarta, dari 10 besar tersebut Provinsi Sumatera Utara mendapatkan peringkat ke 5 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.
Jenis penilaian fokus pada pemeriksaan standar pelayanan publik merupakan ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas.
Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat sanksi mulai dari sanksi pembebasan dari jabatan sampai dengan sanksi pembebasan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi kewajibannya menyediakan standar pelayanan publik yang layak, ungkapnya.
Kota Padang Sidempuan sendiri meraih peringkat kelima (5) tingkat Provinsi dan peringkat tujuh puluh dua (72) tingkat nasional dengan katagori zona kuning dan jumlah nilai 70,38.
Dari penilaian terbagi menjadi 3 zona yakni Hijau, Kuning dan Merah. Ada pun data kabupaten kota yang menempati Zona di antaranya:
ZONA HIJAU
1. Kabupaten Deli Serdang
2. Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kota Tebing Tinggi
5. Kabupaten Langkat
6. Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Kabupaten Batu Bara
8. Kabupaten Nias
9. Kabupaten Pakpak Bharat
10. Kabupaten Simalungun
11. Kabupaten Dairi
12. Kabupaten Padang Lawas Utara
13. Kota Medan
14. Kabupaten Tapanuli Utara
15. Kabupaten Labuhan Batu Utara
ZONA KUNING
1. Kabupaten Samosir
2. Kabupaten Nias Selatan
3. Kabupaten Toba
4. Kabupaten Asahan
5. Kota Padang Sidempuan
6. Kabupaten Padang Lawas
7. Kabupaten Karo
8. Kota Gunungsitoli
9. Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Kabupaten Mandailing Natal
11. Kabupaten Labuhan Batu
12. Kota Pematangsiantar
13. Kabupaten Nias Barat
ZONA MERAH
1. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2. Kota Sibolga
3. Kota Tanjung Balai
4. Kabupaten Nias Utara
5. Kabupaten Binjai
Perwakilan Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh daerah yang ada di Provinsi sumatra utara dapat berhadir di acara Penyerahan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.
“Tentunya tugas utama kami menerima pengaduan-pengaduan masyarakat demi perbaikan pelayanan publik di daerah-daerah demi memberikan penilaian-penilaian serta meningkatkan perkembangan-perkembangan di Kabupaten dan Kota yang saudara pimpin,” sebutnya.
Hal ini untuk kemajuan yang sangat relatif bukan membanding-bandingkan namun meningkatkan kualitas demi kepatuhan dalam menjalani pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kami sudah menghadap kepada bapak presiden dengan kinerja kami, beliau menugaskan agar nilai kepatuhan agar menjadi opini pelayanan publik seperti BPK yang bisa langsung turun untuk mengaudit.Namun tentu semua ini harus melengkapi persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” sebutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Arwin mengatakan, Sabtu (28/1) bahwa dibandingkan dengan tahun lalu atas nilai kepatuhan Kota Padang Sidempuan meningkat, meskipun tidak terlalu banyak peningkatannya, dan itu patut kita syukurin karena adanya perubahan pelayanan publik.
"Pemko Padang Sidempuan berharap ditahun depan akan mendapat nilai kepatuhan yang lebih tinggi hingga bisa di zona hijau," ucap Wakil Wali Kota Padang Sidempuan Arwin Siregar usai menerima penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara.
"Tahun 2023 ini dan kedepan Bagian Organisasi Setda Kota Padang Sidempuan sebagai Leading sektor agar bekerja lebih maksimal kedepannya sehingga keluar dari zona kuning dan bisa mencapai zona hijau."
Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar pada sambutannya menjelaskan 10 besar nilai tertinggi se Indonesia secara langsung di undang untuk menerima sertifikat di Jakarta, dari 10 besar tersebut Provinsi Sumatera Utara mendapatkan peringkat ke 5 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.
Jenis penilaian fokus pada pemeriksaan standar pelayanan publik merupakan ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas.
Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat sanksi mulai dari sanksi pembebasan dari jabatan sampai dengan sanksi pembebasan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi kewajibannya menyediakan standar pelayanan publik yang layak, ungkapnya.
Kota Padang Sidempuan sendiri meraih peringkat kelima (5) tingkat Provinsi dan peringkat tujuh puluh dua (72) tingkat nasional dengan katagori zona kuning dan jumlah nilai 70,38.
Dari penilaian terbagi menjadi 3 zona yakni Hijau, Kuning dan Merah. Ada pun data kabupaten kota yang menempati Zona di antaranya:
ZONA HIJAU
1. Kabupaten Deli Serdang
2. Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kota Tebing Tinggi
5. Kabupaten Langkat
6. Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Kabupaten Batu Bara
8. Kabupaten Nias
9. Kabupaten Pakpak Bharat
10. Kabupaten Simalungun
11. Kabupaten Dairi
12. Kabupaten Padang Lawas Utara
13. Kota Medan
14. Kabupaten Tapanuli Utara
15. Kabupaten Labuhan Batu Utara
ZONA KUNING
1. Kabupaten Samosir
2. Kabupaten Nias Selatan
3. Kabupaten Toba
4. Kabupaten Asahan
5. Kota Padang Sidempuan
6. Kabupaten Padang Lawas
7. Kabupaten Karo
8. Kota Gunungsitoli
9. Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Kabupaten Mandailing Natal
11. Kabupaten Labuhan Batu
12. Kota Pematangsiantar
13. Kabupaten Nias Barat
ZONA MERAH
1. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2. Kota Sibolga
3. Kota Tanjung Balai
4. Kabupaten Nias Utara
5. Kabupaten Binjai
Perwakilan Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh daerah yang ada di Provinsi sumatra utara dapat berhadir di acara Penyerahan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.
“Tentunya tugas utama kami menerima pengaduan-pengaduan masyarakat demi perbaikan pelayanan publik di daerah-daerah demi memberikan penilaian-penilaian serta meningkatkan perkembangan-perkembangan di Kabupaten dan Kota yang saudara pimpin,” sebutnya.
Hal ini untuk kemajuan yang sangat relatif bukan membanding-bandingkan namun meningkatkan kualitas demi kepatuhan dalam menjalani pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kami sudah menghadap kepada bapak presiden dengan kinerja kami, beliau menugaskan agar nilai kepatuhan agar menjadi opini pelayanan publik seperti BPK yang bisa langsung turun untuk mengaudit.Namun tentu semua ini harus melengkapi persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” sebutnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023