Wakil Bupati Asahan Taufik ZA Siregar membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Asahan Tahun 2023, Sabtu (21/01), di Danau Toba International Cottage.
Wabup menjelaskan rakor yang dilaksanakan merupakan wadah dalam menyinkronkan dan menyinergikan program pemerintahan mulai dari tingkat pusat ke hingga tingkat daerah dan diharapkan juga sampai ke tingkat desa. Hal ini berdasarkan hasil rakor dengan Presiden beberapa waktu silam.
"Kedepannya Kades harus bisa untuk menyinkronkan kegiatan di desa agar sesuai dengan 10 program prioritas Pemkab Asahan dan sinkron pula dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," kata Wabup kepada oara kades.
Wabup juga meminta seluruh kades untuk memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Pedomani Permendesa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagai acuan bagi kades dalam melaksanakan tugas dan menggunakan dana desa.
Wabup juga berpesan kepada kades agar dapat menyusun APBDes 2023 yang bersumber dari Dana Desa agar mengedepankan 3 prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni, penanggulangan kemiskinan, sinergi dengan program nasional, mitigasi bencana alam dan non alam serta sinkron pula dengan 10 program prioritas Pemerintah Kabupaten Asahan.
Terkait peningkatan perekonomian di Desa, Wabup juga meminta agar Kades mengoptimalkan BUMDes serta Desa Wisata yang memiliki daerah wisata . Tingkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan desa secara baik dan profesional dan jangan ada kegiatan yang fiktif.
"Saya juga minta kepada Dinas PMD, bina, bantu dan awasi agar kepala desa dapat menjalankan program pembangunan terarah, tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Wabup.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Wabup menjelaskan rakor yang dilaksanakan merupakan wadah dalam menyinkronkan dan menyinergikan program pemerintahan mulai dari tingkat pusat ke hingga tingkat daerah dan diharapkan juga sampai ke tingkat desa. Hal ini berdasarkan hasil rakor dengan Presiden beberapa waktu silam.
"Kedepannya Kades harus bisa untuk menyinkronkan kegiatan di desa agar sesuai dengan 10 program prioritas Pemkab Asahan dan sinkron pula dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," kata Wabup kepada oara kades.
Wabup juga meminta seluruh kades untuk memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Pedomani Permendesa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagai acuan bagi kades dalam melaksanakan tugas dan menggunakan dana desa.
Wabup juga berpesan kepada kades agar dapat menyusun APBDes 2023 yang bersumber dari Dana Desa agar mengedepankan 3 prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni, penanggulangan kemiskinan, sinergi dengan program nasional, mitigasi bencana alam dan non alam serta sinkron pula dengan 10 program prioritas Pemerintah Kabupaten Asahan.
Terkait peningkatan perekonomian di Desa, Wabup juga meminta agar Kades mengoptimalkan BUMDes serta Desa Wisata yang memiliki daerah wisata . Tingkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan desa secara baik dan profesional dan jangan ada kegiatan yang fiktif.
"Saya juga minta kepada Dinas PMD, bina, bantu dan awasi agar kepala desa dapat menjalankan program pembangunan terarah, tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Wabup.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023