Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus SE MM mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan analis bagian perencanaan di jajarannya untuk disiplin dan membangun komitmen bersama dalam penganggaran, pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik dan berkualitas.
Hal tersebut disampaikannya sebelum membuka acara bimbingan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Hall Sibayak Hotel Berastagi, Kabupaten Karo, Kamis.
"Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi di bidang otonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif demi kepentingan publik," ujarnya.
Menurutnya, penyusunan APBD TA 2024 perlu dilakukan sinkronisasi antara kebijakan dan program daerah dengan kebijakan program nasional guna mewujudkan sinergitas perekonomian daerah dan nasional.
"Indikator utama mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan BPK, dan perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK)," tambahnya.
Kegiatan yang dihadiri para kepala OPD dan pejabat di jajaran Pemkab Labura tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, BPKP Sumut dan Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Labura.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Hal tersebut disampaikannya sebelum membuka acara bimbingan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Hall Sibayak Hotel Berastagi, Kabupaten Karo, Kamis.
"Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi di bidang otonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif demi kepentingan publik," ujarnya.
Menurutnya, penyusunan APBD TA 2024 perlu dilakukan sinkronisasi antara kebijakan dan program daerah dengan kebijakan program nasional guna mewujudkan sinergitas perekonomian daerah dan nasional.
"Indikator utama mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan BPK, dan perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK)," tambahnya.
Kegiatan yang dihadiri para kepala OPD dan pejabat di jajaran Pemkab Labura tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, BPKP Sumut dan Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Labura.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023