Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, dan Swiss memperkuat kerja sama di sektor pengembangan keimigrasian, ekonomi, dan investasi.
"Dalam diskusi meja bundar, dibahas isu-isu terkait kebijakan pendirian usaha, kekayaan intelektual, dan imigrasi," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Yasonna menghadiri undangan Swiss-Asian Chamber of Commerce (SACC) dalam forum Roundtable Discussion on Recent Development in Indonesia yang diselenggarakan di Zurich, Swiss.
Dalam forum tersebut, Yasonna mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mendukung program pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Dia juga menjelaskan reformasi regulasi diperlukan untuk meningkatkan tingkat kemudahan bisnis dalam rangka menarik komunitas bisnis dan investor asing, termasuk yang berasal dari Swiss.
"Khususnya, setelah berlakunya perjanjian Pemerintah Indonesia dengan anggota negara EFTA (European Free Trade Association) sejak November 2021," jelasnya.
SACC memiliki 520 anggota, baik itu perusahaan maupun perorangan yang aktif dan berpengalaman luas, mengenai negara-negara serta wilayah ekonomi dari SACC.
Dalam pertemuan itu juga dibahas beberapa isu antara lain dari perusahaan Japan Tobacco International (JTl) dan Zurich Insurance Company Ltd. Tujuannya, terkait lingkungan peraturan dan prediktabilitas bisnis di Indonesia.
"Termasuk perlindungan HAM dan peluang bisnis untuk kerja sama antara pelaku bisnis dengan pemerintah," tambahnya.
Selain itu, Yasonna juga berharap muncul pemahaman pemulihan ekonomi dan rencana mempertahankan momentum ekonomi, arah, dan stabilitas terkait kebijakan foreign direct investment di Indonesia guna mendorong pertumbuhan industri keuangan, digitalisasi, dan investasi.
"Hal itu juga bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan penetrasi asuransi, serta kemajuan serta pencapaian terkait presidensi G20 Indonesia," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Dalam diskusi meja bundar, dibahas isu-isu terkait kebijakan pendirian usaha, kekayaan intelektual, dan imigrasi," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Yasonna menghadiri undangan Swiss-Asian Chamber of Commerce (SACC) dalam forum Roundtable Discussion on Recent Development in Indonesia yang diselenggarakan di Zurich, Swiss.
Dalam forum tersebut, Yasonna mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mendukung program pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Dia juga menjelaskan reformasi regulasi diperlukan untuk meningkatkan tingkat kemudahan bisnis dalam rangka menarik komunitas bisnis dan investor asing, termasuk yang berasal dari Swiss.
"Khususnya, setelah berlakunya perjanjian Pemerintah Indonesia dengan anggota negara EFTA (European Free Trade Association) sejak November 2021," jelasnya.
SACC memiliki 520 anggota, baik itu perusahaan maupun perorangan yang aktif dan berpengalaman luas, mengenai negara-negara serta wilayah ekonomi dari SACC.
Dalam pertemuan itu juga dibahas beberapa isu antara lain dari perusahaan Japan Tobacco International (JTl) dan Zurich Insurance Company Ltd. Tujuannya, terkait lingkungan peraturan dan prediktabilitas bisnis di Indonesia.
"Termasuk perlindungan HAM dan peluang bisnis untuk kerja sama antara pelaku bisnis dengan pemerintah," tambahnya.
Selain itu, Yasonna juga berharap muncul pemahaman pemulihan ekonomi dan rencana mempertahankan momentum ekonomi, arah, dan stabilitas terkait kebijakan foreign direct investment di Indonesia guna mendorong pertumbuhan industri keuangan, digitalisasi, dan investasi.
"Hal itu juga bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan penetrasi asuransi, serta kemajuan serta pencapaian terkait presidensi G20 Indonesia," ujarnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022