Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR Jakarta, Selasa, menyebutkan total laba bersih perusahaan pelat merah di Indonesia mencapai Rp126 triliun sepanjang tahun 2021.
"Total pendapatan BUMN Rp1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN," katanya.
Ia menuturkan total pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak yang diberikan BUMN secara konsolidasi mencapai Rp371 triliun. Ia optimistis setoran dividen akan kembali normal setelah pandemi nanti.
"Alhamdulillah laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang tadinya Rp13 triliun sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI DPR RI, laba untuk 2021 sebesar Rp126 triliun. Ini adalah prestasi yang saya rasa luar biasa," kata Erick.
Baca juga: Peran BUMN dinilai sangat strategis dalam pengembangan panas bumi di Indonesia
Menteri Erick mengajukan penambahan anggaran Kementerian BUMN untuk 2023 sebesar Rp79,7 miliar atau menjadi Rp311 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp232 miliar.
Ia menyebut pagu indikatif yang diberikan kepada Kementerian BUMN menjadi yang terkecil dibandingkan seluruh kementerian, meski demikian ia menegaskan Kementerian BUMN tetap bekerja secara efisien dan kalkulatif.
"Jika tidak keberatan, kami menginginkan bisa tetap dijaga di angka Rp300-an miliar, tidak terus menerus menurun seperti hari ini yang Rp194 miliar. Apalagi kalau melihat amanah yang diberikan Komisi VI DPR RI yang mana kami terus bisa memastikan pembukaan lapangan kerja, melakukan pendampingan kepada UMKM, dan terus juga menjaga proyek strategis nasional," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Total pendapatan BUMN Rp1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN," katanya.
Ia menuturkan total pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak yang diberikan BUMN secara konsolidasi mencapai Rp371 triliun. Ia optimistis setoran dividen akan kembali normal setelah pandemi nanti.
"Alhamdulillah laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang tadinya Rp13 triliun sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI DPR RI, laba untuk 2021 sebesar Rp126 triliun. Ini adalah prestasi yang saya rasa luar biasa," kata Erick.
Baca juga: Peran BUMN dinilai sangat strategis dalam pengembangan panas bumi di Indonesia
Menteri Erick mengajukan penambahan anggaran Kementerian BUMN untuk 2023 sebesar Rp79,7 miliar atau menjadi Rp311 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp232 miliar.
Ia menyebut pagu indikatif yang diberikan kepada Kementerian BUMN menjadi yang terkecil dibandingkan seluruh kementerian, meski demikian ia menegaskan Kementerian BUMN tetap bekerja secara efisien dan kalkulatif.
"Jika tidak keberatan, kami menginginkan bisa tetap dijaga di angka Rp300-an miliar, tidak terus menerus menurun seperti hari ini yang Rp194 miliar. Apalagi kalau melihat amanah yang diberikan Komisi VI DPR RI yang mana kami terus bisa memastikan pembukaan lapangan kerja, melakukan pendampingan kepada UMKM, dan terus juga menjaga proyek strategis nasional," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022