Kabupaten Labuhanbatu Utara menargetkan meraih penghargaan tingkat Madya Kabupaten Layak Anak (KLA) pada 2022 ini. Dan saat ini tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sudah melakukan penilaian.
Demikian antara lain diungkapkan Kepala Dinas PPPA Labura Dedi Aksaris Arief SPd MPd pada Rapat Kordinasi Gugus Tugas KLA yang dilaksanakan di aula Ahmad Dewi Syukur Aekkanopan, Selasa.
"Targetkan kita pada Tahun 2022 Labura akan meraih peringkat Madya. Sebelumnya Labura mendapat peringkat Pratama," katanya dalam acara yang dihadiri Sekdakab HM Suib Sitorus SPd MM, Ketua Komisi A DPRD H Lumba Munthe SE dan sejumlah pimpinan OPD itu.
Untuk mencapai target itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak guna memenuhi kriteria dari lima kluster yang dinilai. Karena itulah, melalui Rakor Gugus Tugas KLA tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama mewujudkan target yang direncanakan.
Sejak 7 Maret lalu, tim penilai dari Kementerian PPPA sudah turun ke Labura. Mereka akan bekerja hingga tanggal 2 April mendatang, sebutnya dalam kegiatan yang menampilkan narasumber dari Dinas PPPA Sumut.
Selama ini di antara hambatan yang dialami adalah masih rendahnya komitmen lintas sektoral organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di kabupaten tersebut. Hambatan lain adalah masih minimnya anggaran OPD terkait masalah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak.
Mantan Sekretaris Dinas PPPA tersebut menambahkan, pada 2019 delapan kecamatan yang ada di tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok tersebut sudah layak anak.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Demikian antara lain diungkapkan Kepala Dinas PPPA Labura Dedi Aksaris Arief SPd MPd pada Rapat Kordinasi Gugus Tugas KLA yang dilaksanakan di aula Ahmad Dewi Syukur Aekkanopan, Selasa.
"Targetkan kita pada Tahun 2022 Labura akan meraih peringkat Madya. Sebelumnya Labura mendapat peringkat Pratama," katanya dalam acara yang dihadiri Sekdakab HM Suib Sitorus SPd MM, Ketua Komisi A DPRD H Lumba Munthe SE dan sejumlah pimpinan OPD itu.
Untuk mencapai target itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak guna memenuhi kriteria dari lima kluster yang dinilai. Karena itulah, melalui Rakor Gugus Tugas KLA tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama mewujudkan target yang direncanakan.
Sejak 7 Maret lalu, tim penilai dari Kementerian PPPA sudah turun ke Labura. Mereka akan bekerja hingga tanggal 2 April mendatang, sebutnya dalam kegiatan yang menampilkan narasumber dari Dinas PPPA Sumut.
Selama ini di antara hambatan yang dialami adalah masih rendahnya komitmen lintas sektoral organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di kabupaten tersebut. Hambatan lain adalah masih minimnya anggaran OPD terkait masalah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak.
Mantan Sekretaris Dinas PPPA tersebut menambahkan, pada 2019 delapan kecamatan yang ada di tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok tersebut sudah layak anak.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022