Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan infrastruktur dasar akan menjadi bagian yang dibangun pertama kali oleh pemerintah di ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
"Yang kita bangun pertama adalah memastikan infrastruktur dasar, kemudian public utility yaitu air, listrik dan sebagainya," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Infrastruktur dasar ini termasuk pengembangan Bendungan Sepaku Semoi yang membendung Sungai Tengin dan merupakan penyuplai air baku untuk IKN serta Balikpapan.
Selain infrastruktur dasar, pemerintah turut membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas umum serta kebutuhan dasar lainnya dengan lini masa pembangunan hingga 2024.
Kemudian, pemerintah juga akan membangun Istana Negara, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Gedung Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan tripraja yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Optimis kita, saat ini kita sedang menyelesaikan jalan logistik, tadi saya sudah melihat juga percepatannya luar biasa," ujarnya.
Pengembangan wilayah IKN Nusantara ini terbagi atas tiga wilayah perencanaan yakni pertama adalah kawasan pengembangan IKN (KP IKN) dengan luas wilayah sekitar 199.962 hektare.
Kedua adalah kawasan IKN (K-IKN) dengan luas wilayah sekitar 56.180 hektare dan ketiga adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah sekitar 6.671 hektare.
Secara administratif, IKN terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).
Pembangunan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua dilaksanakan dengan delapan prinsip utama yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika serta terhubung, aktif dan mudah diakses.
Selanjutnya, pembangunan mengedepankan prinsip rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi serta mampu memberi peluang ekonomi bagi semua.
Suharso memastikan pemerintah sangat membuka peluang kerja maupun partisipasi bagi masyarakat lokal yang ingin turut membangun atau bekerja dalam IKN Nusantara ini.
"Saya kira masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja. Semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka," tegas Suharso.
Ia pun memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan IKN Nusantara yang salah satunya melalui kunjungan secara langsung bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pemerintah dalam hal ini mendampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani.
Mereka meninjau titik penting lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang meliputi titik nol pembangunan IKN, titik lokasi Istana Negara, lokasi kompleks MPR, DPR, dan DPD RI hingga Bendungan Sepaku Semoi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Yang kita bangun pertama adalah memastikan infrastruktur dasar, kemudian public utility yaitu air, listrik dan sebagainya," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Infrastruktur dasar ini termasuk pengembangan Bendungan Sepaku Semoi yang membendung Sungai Tengin dan merupakan penyuplai air baku untuk IKN serta Balikpapan.
Selain infrastruktur dasar, pemerintah turut membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas umum serta kebutuhan dasar lainnya dengan lini masa pembangunan hingga 2024.
Kemudian, pemerintah juga akan membangun Istana Negara, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Gedung Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan tripraja yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Optimis kita, saat ini kita sedang menyelesaikan jalan logistik, tadi saya sudah melihat juga percepatannya luar biasa," ujarnya.
Pengembangan wilayah IKN Nusantara ini terbagi atas tiga wilayah perencanaan yakni pertama adalah kawasan pengembangan IKN (KP IKN) dengan luas wilayah sekitar 199.962 hektare.
Kedua adalah kawasan IKN (K-IKN) dengan luas wilayah sekitar 56.180 hektare dan ketiga adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah sekitar 6.671 hektare.
Secara administratif, IKN terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).
Pembangunan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua dilaksanakan dengan delapan prinsip utama yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika serta terhubung, aktif dan mudah diakses.
Selanjutnya, pembangunan mengedepankan prinsip rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi serta mampu memberi peluang ekonomi bagi semua.
Suharso memastikan pemerintah sangat membuka peluang kerja maupun partisipasi bagi masyarakat lokal yang ingin turut membangun atau bekerja dalam IKN Nusantara ini.
"Saya kira masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja. Semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka," tegas Suharso.
Ia pun memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan IKN Nusantara yang salah satunya melalui kunjungan secara langsung bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pemerintah dalam hal ini mendampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani.
Mereka meninjau titik penting lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang meliputi titik nol pembangunan IKN, titik lokasi Istana Negara, lokasi kompleks MPR, DPR, dan DPD RI hingga Bendungan Sepaku Semoi.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022