Sejumlah mahasiswa melakukan aksi untuk menggalang dana yang akan digunakan membiayai tes urine anggota DPRD Labuhanbatu Utara. Aksi di depan BNI 46 Aekkanopan itu mulai berlangsung sekira pukul 14.30 WIB
Aksi tersebut mereka lakukan menyusui pertemuan dengan Ketua DPRD Labura dan beberapa anggota legislatif pada pagi harinya. Pada pertemuan itu, mereka ingin mengetahui sejauh mana proses terhadap lima anggota DPRD Labura yang tertangkap karena kasus narkoba di Kisaran beberapa waktu lalu
Pada saat itu, mereka menuntut agar kelima orang itu diberhentikan dari lembaga terhormat tersebut. Selain itu mereka juga menuntut agar dilakukan tes urine kepada para wakil rakyat.
Baca juga: HUT ke-44 BKPRMI, Bupati Labura tanam pohon di alun alun
Namun saat itu Ketua DPRD Labura H Indra SB Simatupang SH MKn yang memimpin pertemuan menyatakan, tahun ini tidak ada anggapan untuk memeriksa urine anggota legislatif. Anggaran untuk keperluan tersebut direncanakan dimasukkan dalam R-APBD TA 2022 mendatang.
Mendengar keterangan itu, salah seorang peserta menanyakan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Labura tentang biaya untuk keperluan tes urine. Kepala BNN Labura Suheri Situmorang menyebutkan, biaya tes urine per orang menelan biaya sekira Rp150 ribu.
Mendengar jawaban tersebut, mahasiswa kemudian menghitung biaya yang dibutuhkan untuk tes urine 35 anggota DPRD lebih kurang Rp5 juta. Karenanya mereka menyatakan akan menggalang dana. Dan keinginan tersebut tidak dibantah oleh Ketua DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Aksi tersebut mereka lakukan menyusui pertemuan dengan Ketua DPRD Labura dan beberapa anggota legislatif pada pagi harinya. Pada pertemuan itu, mereka ingin mengetahui sejauh mana proses terhadap lima anggota DPRD Labura yang tertangkap karena kasus narkoba di Kisaran beberapa waktu lalu
Pada saat itu, mereka menuntut agar kelima orang itu diberhentikan dari lembaga terhormat tersebut. Selain itu mereka juga menuntut agar dilakukan tes urine kepada para wakil rakyat.
Baca juga: HUT ke-44 BKPRMI, Bupati Labura tanam pohon di alun alun
Namun saat itu Ketua DPRD Labura H Indra SB Simatupang SH MKn yang memimpin pertemuan menyatakan, tahun ini tidak ada anggapan untuk memeriksa urine anggota legislatif. Anggaran untuk keperluan tersebut direncanakan dimasukkan dalam R-APBD TA 2022 mendatang.
Mendengar keterangan itu, salah seorang peserta menanyakan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Labura tentang biaya untuk keperluan tes urine. Kepala BNN Labura Suheri Situmorang menyebutkan, biaya tes urine per orang menelan biaya sekira Rp150 ribu.
Mendengar jawaban tersebut, mahasiswa kemudian menghitung biaya yang dibutuhkan untuk tes urine 35 anggota DPRD lebih kurang Rp5 juta. Karenanya mereka menyatakan akan menggalang dana. Dan keinginan tersebut tidak dibantah oleh Ketua DPRD.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021