Sumut raih opini WTP tujuh kali berturut-turut

 

"Opini terbaik wajar tanpa pengecualian ini telah kami peroleh selama 7 tahun berturut-turut, sejak Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 hingga 2020," kata Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin (31/5).

 

Mendapatkan opini WTP ketujuh kalinya secara berturut, Edy Rahmayadi mengapresiasi kinerja dan dukungan semua pihak sehingga pemprov setempat menerima penghargaan dalam hal pengelolaan keuangan.

Baca juga: Gubernur Sumut: Kasus COVID-19 turun 29 persen selama PPKM

 

"Ini semua merupakan upaya kerja keras dan jerih payah semua pihak, khususnya kepada dewan yang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan," katanya.

 

Dengan opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BKP), lanjut dia, dapat berkesinambungan dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

 

"Saya berharap juga ini dapat meningkatkan sistem pengendalian yang intern, serta meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah," katanya.

 

Ia meminta kepada seluruh OPD dan pihak yang terkait agar terus meningkatkan kinerja, berinovasi, berkreativitas, khususnya di bidang keuangan, dengan menjaga tiga pilar tata kelola keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

 

"Seperti menggunakan pendekatan kinerja pada perencanaan dan penganggaran, melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pada proses pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan," katanya.