Manajer Ekspor Impor PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Ardi Wijaya menyebut pernah mendengar kaitan PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, lantas menyebut BAP saksi No. 27.
Dalam BAP itu mengatakan Suharjito kemudian menimpali bahwa PT ACK tidak bisa dipecah oleh orang lain, dipergunakan orang lain, karena punya Prabowo khusus, karena menurut Suharjito untungnya Rp30 miliar per bulan.
"Kalau ekspor 1 juta sampai 5 juta ekor per bulan asalnya menurut Suharjito adalah Rp1.500,00 x 5 juta ekor, kemudian uang itu biasanya cash-cashan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini saya dapat dari omongan grup Perduli (Persatuan Dunia Lobster Indonesia), maksudnya khusus Prabowo itu siapa?" tanya jaksa.
"Kalau yang saya tangkap, beliau pasti mengaitkan itu dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, ya, setahu saya, Pak Prabowo Subianto," jawab Ardi.
Ardi dalam perkara ini menjadi saksi untuk mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo yang didakwa menerima 77.000 dolar AS dan Rp24,625 miliar sehingga totalnya sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih bening lobster (BBL).
PT ACK adalah perusahaan pengiriman kargo (freight forwarding) yang ditunjuk khusus untuk ekspor BBL.
Sementara itu, Suharjito adalah pemilik sekaligus Direktur PT DPPP yang terbukti menyuap Edhy Prabowo senilai total Rp2,146 miliar terkait dengan pengurusan izin budi daya dan ekspor BBL.
"Karena di majalah-majalah sebelumnya dikaitkan dengan kader atau apa, saya tidak tanyakan balik dan memperjelas, Pak Suharjito yang ngomong," ungkap Ardi.
Menyinggung kalimat "uang diambil cash-cashan", menurut Ardi, adalah mengenai biaya pengiriman yang ditarik oleh PT ACK.
"Ada beberapa orang yang bicara di grup Perduli tapi saya lupa siapa katanya biaya kargo benur sebetulnya cuma beberapa ratus perak," kata Ardi menambahkan.
Padahal, PT ACK memungut Rp1.800,00 per ekor benih lobster (benur) dengan pembagian PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) yang melakukan operasional pengiriman mendapat sebesar Rp350,00 dan PT ACK mendapat Rp1.450,00 per ekor BBL.
Menurut Ardi, grup WhatsApp Perduli itu terdiri atas berbagai perusahaan pengekspor benur.
"Pada hari Kamis, 9 Juli 2020, masuk ke grup WA Perduli asosiasi eksportir, tidak ada orang KKP," ungkap Ardi.
Ardi sendiri tidak dapat menjelaskan secara spesifik siapa pengendali PT ACK.
"Memang sempat ada diskusi dengan Pak Suharjito. Seingat saya diskusi pada akhir Oktober saat kami akan ekspor sebagai perusahaan nomor 35 bahwa PT ACK dengan PT GGL (Graha Global Logistik) di Surabaya itu ada hubungan, saya hanya dapat info itu saja," kata Ardi.
Akan tetapi, belakangan Ardi menyebut bahwa PT GGL dan PT ACK sama-sama perusahaan kargo.
"Kalau pemilik, kami tidak tahu. Akan tetapi, pada saat kami sudah ekspor, saya 'kan ada beberapa kali pertemuan dengan Perduli, jadi Perduli ada info jadi kami asumsikan sama saja antara GGL dan ACK," ungkap Ardi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, lantas menyebut BAP saksi No. 27.
Dalam BAP itu mengatakan Suharjito kemudian menimpali bahwa PT ACK tidak bisa dipecah oleh orang lain, dipergunakan orang lain, karena punya Prabowo khusus, karena menurut Suharjito untungnya Rp30 miliar per bulan.
"Kalau ekspor 1 juta sampai 5 juta ekor per bulan asalnya menurut Suharjito adalah Rp1.500,00 x 5 juta ekor, kemudian uang itu biasanya cash-cashan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini saya dapat dari omongan grup Perduli (Persatuan Dunia Lobster Indonesia), maksudnya khusus Prabowo itu siapa?" tanya jaksa.
"Kalau yang saya tangkap, beliau pasti mengaitkan itu dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, ya, setahu saya, Pak Prabowo Subianto," jawab Ardi.
Ardi dalam perkara ini menjadi saksi untuk mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo yang didakwa menerima 77.000 dolar AS dan Rp24,625 miliar sehingga totalnya sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih bening lobster (BBL).
PT ACK adalah perusahaan pengiriman kargo (freight forwarding) yang ditunjuk khusus untuk ekspor BBL.
Sementara itu, Suharjito adalah pemilik sekaligus Direktur PT DPPP yang terbukti menyuap Edhy Prabowo senilai total Rp2,146 miliar terkait dengan pengurusan izin budi daya dan ekspor BBL.
"Karena di majalah-majalah sebelumnya dikaitkan dengan kader atau apa, saya tidak tanyakan balik dan memperjelas, Pak Suharjito yang ngomong," ungkap Ardi.
Menyinggung kalimat "uang diambil cash-cashan", menurut Ardi, adalah mengenai biaya pengiriman yang ditarik oleh PT ACK.
"Ada beberapa orang yang bicara di grup Perduli tapi saya lupa siapa katanya biaya kargo benur sebetulnya cuma beberapa ratus perak," kata Ardi menambahkan.
Padahal, PT ACK memungut Rp1.800,00 per ekor benih lobster (benur) dengan pembagian PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) yang melakukan operasional pengiriman mendapat sebesar Rp350,00 dan PT ACK mendapat Rp1.450,00 per ekor BBL.
Menurut Ardi, grup WhatsApp Perduli itu terdiri atas berbagai perusahaan pengekspor benur.
"Pada hari Kamis, 9 Juli 2020, masuk ke grup WA Perduli asosiasi eksportir, tidak ada orang KKP," ungkap Ardi.
Ardi sendiri tidak dapat menjelaskan secara spesifik siapa pengendali PT ACK.
"Memang sempat ada diskusi dengan Pak Suharjito. Seingat saya diskusi pada akhir Oktober saat kami akan ekspor sebagai perusahaan nomor 35 bahwa PT ACK dengan PT GGL (Graha Global Logistik) di Surabaya itu ada hubungan, saya hanya dapat info itu saja," kata Ardi.
Akan tetapi, belakangan Ardi menyebut bahwa PT GGL dan PT ACK sama-sama perusahaan kargo.
"Kalau pemilik, kami tidak tahu. Akan tetapi, pada saat kami sudah ekspor, saya 'kan ada beberapa kali pertemuan dengan Perduli, jadi Perduli ada info jadi kami asumsikan sama saja antara GGL dan ACK," ungkap Ardi.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021