Empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang ada di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di masing-masing UPT, Kamis (25/2).
Pencanangan WBK itu disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Sutrisno yang diwakili Kadiv Pemasyarakatan, Pujo Harinto di Aula Lapas Kelas II A Sibolga yang dihadiri para Kepala UPT yang ada di Sibolga-Tapanuli Tengah.
Pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ditandai dengan deklarasi janji kinerja Tahun 2021.
Ada pun keempat UPT yang siap melakukan pencansngan zona integritias menuju WBK itu, yakni, Lapas Kelas IIA Sibolga di bawah pimpinan Tapianus Antonius Barus, Imigrasi Kelas II TPI Sibolga di bawah pimpinan Saroha Manullang, Bapas Kelas II Sibolga di bawah pimpinan Yosef Sihombing, dan Lapas Kelas III Barus di bawah Bahtiar Sembiring.
Kadiv Pemasyarakatan, Pujo Harinto pada kesempatan itu menyampaikan beberapa tips pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang sudah berhasil diterapkan di beberapa UPT dengan hasil capaian meraih WBK. Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut, Pujo Harinto foto bersama dengan 4 kepala UPT Kanwil Kemenkumham Sumut di Sibolga didampingi Ketua PN Sibolga dan Wakapolres Tapteng, Wakapolres Sibolga dalam pencanangan zona WBK, Kamis (25/2/2021) di Aula Lapas Kelas IIA Sibolga. (Antara/Jason Gultom)
“Sebenarnya apa yang diterapkan dalam WBK adalah bagian yang sudah diatur dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tusi) kita. Di mana dalam Tusi kita, kita dituntut memberikan pelayanan yang cepat dan baik bagi warga binaan dan juga bagi keluarganya. Sehingga setiap binaan yang sudah keluar dari Lapas ini mentalnya sudah berubah dan memiliki keahlian. Jadi mari kita jadikan pencanangan WBK ini menambah semangat kinerja kita, karena ada reward yang diberikan,” ujarnya menyemangati.
“Pesan Pak Dirjen, jauhi narkoba. Sinergitas yang paling penting. Harus ada inovasi dalam pelayanan yang serba cepat saat ini. WBK bukanlah tujuan utama tapi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pun kalau kita berhasil dapat WBK itu akan lebih baik lagi," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Imigrasi Sibolga Saroha Manullang mewakili para Kepala UPT, berharap dukungan dan sinergitas dari pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait dalam menuju WBK/WBBM.
“Sesuai dengan janji kinerja, kami akan bekerja sama, bersinergi dan juga berkolaborasi dengan instansi terkait. Selaku pejabat baru kami akan bersilaturahmi kepada seluruh instansi supaya bisa bergabung dan berkolaborasi untuk membangun Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang kita cintai ini, sehingga kehadiran kami benar-benar memberikan karya positif untuk masyarakat,” ujar Saroha Manullang.
"Mudah-mudahan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, bukan hanya seremonial semata. Kami mengharapkan masukan atau saran dari instansi terkait, supaya pelayanan betul-betul sesuai koridor,” lanjutnya.
Sementara itu mewakili dari lembaga yang diundang, Ketua PN Sibolga, Gabe Dorris Mora Boru Saragih mengatakan, bahwa lembaganya juga sudah menerapkan WBK tetapi belum berhasil meraih predikat, karena memang banyak sisi yang diperhatikan tim penilai.
“Saya mewakili dari lembaga yang diundang dalam pencanangan ini mengajak kita agar sama-sama berjuang untuk dapat meraih WBK ini,” ajaknya.
Turut juga menyaksikan acara penandatangan Deklarasi Janji Kinerja ini Kasi Pidum mewakili Kajari Sibolga, Waka Polres Sibolga, Waka Polres Tapteng dan mewakili akademisi.
