Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution bersama Wakil Wali Kota Arwin Siregar mengikuti acara penyerahan sebesar Rp795,5 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui videoconfrence dan virtual, Rabu.
Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution yang usai mengikuti videoconfrence mengatakan bahwa DIPA Kementerian dan Lembaga Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
"Semoga nantinya APBN dari pusat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk Pemkot Padangsidimpuan, menunggu saja berapa nantinya bagian dari APBN itu kepada Pemkot Padangsidimpuan," ucapnya.
Baca juga: Pengamat: Potensi desa di Kota Padangsidimpuan harus fokus pengembangan
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, baik secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian dan Lembaga maupun secara virtual kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga serta Pimpinan Daerah.
Penyampaian daftar secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi lebih cepat. Upaya ini merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia tetap produktif di masa pandemi COVID-19.
Presiden menyampaikan dalam video conference total keseluruhan belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.750,0 triliun, sebesar Rp1.032,0 triliun dialokasikan kepada 87 Kementerian dan Lembaga,yang DIPA nya diserahkan secara simbolis kepada delapan pimpinan Kementerian dan Lembaga tersebut.
Selain itu, sebesar Rp795,5 triliun merupakan anggaran TKDD, yang daftar alokasinya diserahkan kepada para Gubernur daerah masing-masing.
"Dalam menghadapi pandemi dan dampak yang ditimbulkan, sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan, Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah harus bahu membahu bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan maju."
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution yang usai mengikuti videoconfrence mengatakan bahwa DIPA Kementerian dan Lembaga Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
"Semoga nantinya APBN dari pusat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk Pemkot Padangsidimpuan, menunggu saja berapa nantinya bagian dari APBN itu kepada Pemkot Padangsidimpuan," ucapnya.
Baca juga: Pengamat: Potensi desa di Kota Padangsidimpuan harus fokus pengembangan
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, baik secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian dan Lembaga maupun secara virtual kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga serta Pimpinan Daerah.
Penyampaian daftar secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi lebih cepat. Upaya ini merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia tetap produktif di masa pandemi COVID-19.
Presiden menyampaikan dalam video conference total keseluruhan belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.750,0 triliun, sebesar Rp1.032,0 triliun dialokasikan kepada 87 Kementerian dan Lembaga,yang DIPA nya diserahkan secara simbolis kepada delapan pimpinan Kementerian dan Lembaga tersebut.
Selain itu, sebesar Rp795,5 triliun merupakan anggaran TKDD, yang daftar alokasinya diserahkan kepada para Gubernur daerah masing-masing.
"Dalam menghadapi pandemi dan dampak yang ditimbulkan, sinergi dari seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan, Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah harus bahu membahu bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan maju."
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020