Pengembangan pariwisata di Kabupaten Langkat diharapkan menjalankan anggaran yang tepat sasaran dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan, karena masih banyak tujuan objek wisata di daerah ini belum optimal penataannya.
"Diharapkan anggaran yang ada harus tepat sasaran dalam upaya peningkatan penataan objek wisata, kata Ketua MPI KNPI Langkat Heri Widiyanto, di Stabat, Rabu (25/11).
Heri Widiyanto menyikapi hal itu berkaitan dengan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Langkat, tentang mamfaat dan penggunaan dari anggaran pada Dinas Pariwisata dan Budaya Langkat.
Baca juga: Gabpeknas minta Bupati fokus membangun Langkat
Heri mencontohkan tentang retribusi masuk di objek wisata Bukit Lawang Kecamatam Bahorok masih sangat mencekik leher para wisataan.
Diharapkan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Langkat melakukan upaya penindakan tumpang tindih retribusi masuk di Bukit Lawang, katanya.
Kalau Dinas Pariwisata dan Budaya Langkat bisa tegas dalam penataan tidak tertutup kemungkinan wisata di Langkat menjadi wisata kelas dunia yang banyak dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara, kuncinya memaksimalkan anggaran yang ada.
"Bila tidak juga maksimal kita minta pihak Kejaksaan Negeri Langkat untuk mendalami dan memeriksa penggunaan serta pemamfaatan anggaran tersebut," katanya.
Sebelumnya Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat meminta kepada Dinas Pariwisata dan Budaya untuk menjelaskan secara rinci terkait dengan anggaran program daya tarik destinasi pariwisata sebesar Rp 1.138.028.098, pengelolaan destinasi wisata Rp 273.947.633.
Selain itu program pemasaran pariwisata Rp 41.061.624, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp 204.872.855.
"Kami perlu mengetahui apakah dana yang ada itu sudah tepat sasaran peruntukkan, sudah sesuai dengan keinginan untuk pengembangan kepariwisataan sehingga diharapkan nantinya bisa maju.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Diharapkan anggaran yang ada harus tepat sasaran dalam upaya peningkatan penataan objek wisata, kata Ketua MPI KNPI Langkat Heri Widiyanto, di Stabat, Rabu (25/11).
Heri Widiyanto menyikapi hal itu berkaitan dengan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Langkat, tentang mamfaat dan penggunaan dari anggaran pada Dinas Pariwisata dan Budaya Langkat.
Baca juga: Gabpeknas minta Bupati fokus membangun Langkat
Heri mencontohkan tentang retribusi masuk di objek wisata Bukit Lawang Kecamatam Bahorok masih sangat mencekik leher para wisataan.
Diharapkan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Langkat melakukan upaya penindakan tumpang tindih retribusi masuk di Bukit Lawang, katanya.
Kalau Dinas Pariwisata dan Budaya Langkat bisa tegas dalam penataan tidak tertutup kemungkinan wisata di Langkat menjadi wisata kelas dunia yang banyak dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara, kuncinya memaksimalkan anggaran yang ada.
"Bila tidak juga maksimal kita minta pihak Kejaksaan Negeri Langkat untuk mendalami dan memeriksa penggunaan serta pemamfaatan anggaran tersebut," katanya.
Sebelumnya Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat meminta kepada Dinas Pariwisata dan Budaya untuk menjelaskan secara rinci terkait dengan anggaran program daya tarik destinasi pariwisata sebesar Rp 1.138.028.098, pengelolaan destinasi wisata Rp 273.947.633.
Selain itu program pemasaran pariwisata Rp 41.061.624, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp 204.872.855.
"Kami perlu mengetahui apakah dana yang ada itu sudah tepat sasaran peruntukkan, sudah sesuai dengan keinginan untuk pengembangan kepariwisataan sehingga diharapkan nantinya bisa maju.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020