Tingginya curah hujan mengakibatkan banjir yang melanda sebagian kawasan persawahan dan pemukiman di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.
Selain diakibatkan curah hujan, banjir juga diakibatkan pendangkalan dan penyempitan di Sungai Asahan, Sungai Loba dan Sungai Nantalu sehingga luapan ketiga sungai tersebut bukan hanya ke pemukiman penduduk dan persawahan tetapi juga melanda ribuan hektar Areal Perkebunan swasta diantaranya PT. Inti Palm Sumatra (IPS).
"Kami menilai banjir akibat pendangkalan dan penyempitan sungai sehingga tentu saja sangat berdampak bagi masyarakat dan pihak perusahaan," ungkap perwakilan perusahaan IPS, Riduan, Senin (24/8/2020) di kantornya.
Didampingi Penasehat Hukum Sebastian Nainggolan SH, MH, Riduan mengatakan pihaknya juga menjadi korban dari peristiwa tersebut dan saat ini lebih dari 2.500 hektar lahan perkebunan termasuk sarana pemukiman yang berada di areal konsensi milik perusahaan tergenangi air banjir.
Baca juga: Peletakan batu pertama oleh Bupati Asahan tanda dimulai pembangunan rumah Tahfiz Daarul Quran
Akibat banjir, nanyak tanaman yang rusak dan produksi terhambat serta perumahan karyawan tergenang air sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. "Maka apa yang dituduhkan kepada kami bahwa perusahaan sebagai penyebab banjir tidaklah beralasan, karena sampai saat ini, lahan perusahaan masih tergenang air," ungkapnya.
Terkait dengan penutupan Sungai Napitupulu dan Sungai Situmpat, dengan tegas, Riduan mengatakan tidak benar pihaknya menutup sungai, mungkin yang dimaksud oleh masyarakat adalah aliran air yang berada di areal konsensi milik perusahan.
Baca juga: Bupati Asahan kunjungi lokasi pembibitan pisang barangan merah
"Untuk aliran air ini kita tetap melakukan buka tutup guna menjaga agar benteng penahan banjir tidak jebol, karena apabila benteng penahan banjir tersebut jebol maka bisa menyebabkan banjir yang lebih besar lagi," ungkapnya.
Bahkan sebagai bentuk empati atas peristiwa yang melanda masyarakat itu, pihaknya telah menurunkan alat berat untuk membersihkan aliran air Napitupulu tersebut .
"Ada lebih kurang 600 meter yang telah dilakukan pembersihan, namun karena keterbatasan operasional perusahaan maka pembersihan tersebut tidak dapat kami lanjutkan," ujar Riduan.
Riduan berharap setelah kunjungan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ebenezer Sitorus turun kelapangan, maka semua stakeholder mulai dari perangkat desa, kecamatan, pemkab beserta provinsi bisa bersama-sama turun tangan guna menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya.
Sehingga bencana banjir sebagai efek domino tidak terulang kembali di masa mendatang sehingga roda perekonomian baik masyarakat dan pelaku usaha bisa berjalan yang notabene akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebelumnya, Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjungbalai melakukannya seminar dan mengakui bahwa telah terjadi sendimentasi aliran Sungai Asahan.
Untuk mengatasi sendimentasi tersenut, negara harus turun dan saatnya ada solusi untuk mengatasinya, hal ini kata Diskrimsus, Kombes Roni Santana saat membuka seminar tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Selain diakibatkan curah hujan, banjir juga diakibatkan pendangkalan dan penyempitan di Sungai Asahan, Sungai Loba dan Sungai Nantalu sehingga luapan ketiga sungai tersebut bukan hanya ke pemukiman penduduk dan persawahan tetapi juga melanda ribuan hektar Areal Perkebunan swasta diantaranya PT. Inti Palm Sumatra (IPS).
"Kami menilai banjir akibat pendangkalan dan penyempitan sungai sehingga tentu saja sangat berdampak bagi masyarakat dan pihak perusahaan," ungkap perwakilan perusahaan IPS, Riduan, Senin (24/8/2020) di kantornya.
Didampingi Penasehat Hukum Sebastian Nainggolan SH, MH, Riduan mengatakan pihaknya juga menjadi korban dari peristiwa tersebut dan saat ini lebih dari 2.500 hektar lahan perkebunan termasuk sarana pemukiman yang berada di areal konsensi milik perusahaan tergenangi air banjir.
Baca juga: Peletakan batu pertama oleh Bupati Asahan tanda dimulai pembangunan rumah Tahfiz Daarul Quran
Akibat banjir, nanyak tanaman yang rusak dan produksi terhambat serta perumahan karyawan tergenang air sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. "Maka apa yang dituduhkan kepada kami bahwa perusahaan sebagai penyebab banjir tidaklah beralasan, karena sampai saat ini, lahan perusahaan masih tergenang air," ungkapnya.
Terkait dengan penutupan Sungai Napitupulu dan Sungai Situmpat, dengan tegas, Riduan mengatakan tidak benar pihaknya menutup sungai, mungkin yang dimaksud oleh masyarakat adalah aliran air yang berada di areal konsensi milik perusahan.
Baca juga: Bupati Asahan kunjungi lokasi pembibitan pisang barangan merah
"Untuk aliran air ini kita tetap melakukan buka tutup guna menjaga agar benteng penahan banjir tidak jebol, karena apabila benteng penahan banjir tersebut jebol maka bisa menyebabkan banjir yang lebih besar lagi," ungkapnya.
Bahkan sebagai bentuk empati atas peristiwa yang melanda masyarakat itu, pihaknya telah menurunkan alat berat untuk membersihkan aliran air Napitupulu tersebut .
"Ada lebih kurang 600 meter yang telah dilakukan pembersihan, namun karena keterbatasan operasional perusahaan maka pembersihan tersebut tidak dapat kami lanjutkan," ujar Riduan.
Riduan berharap setelah kunjungan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ebenezer Sitorus turun kelapangan, maka semua stakeholder mulai dari perangkat desa, kecamatan, pemkab beserta provinsi bisa bersama-sama turun tangan guna menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya.
Sehingga bencana banjir sebagai efek domino tidak terulang kembali di masa mendatang sehingga roda perekonomian baik masyarakat dan pelaku usaha bisa berjalan yang notabene akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebelumnya, Pemkab Asahan dan Pemkot Tanjungbalai melakukannya seminar dan mengakui bahwa telah terjadi sendimentasi aliran Sungai Asahan.
Untuk mengatasi sendimentasi tersenut, negara harus turun dan saatnya ada solusi untuk mengatasinya, hal ini kata Diskrimsus, Kombes Roni Santana saat membuka seminar tersebut.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020