DPP PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tak mengusung calon petahana yang merupakan mantan kadernya, Akhyar Nasution, di Pilkada Kota Medan pada Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (11/8), membeberkan alasannya mengapa PDIP menyalonkan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman.
Mereka diumumkan bersama 12 pasangan calon lainnya dari wilayah Sumatera Utara.
Baca juga: PDIP resmi usung Bobby Nasution-Aulia Rahman di Pilkada Medan
Baca juga: Berikut 12 pasangan yang di usung PDI-P di Sumatera Utara dan daerah lainnya
"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar, red) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam Konferensi Pers daring seusai pengumuman 75 Cakada PDIP.
Selain karena ambisi kekuasaan juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut.
Baca juga: Diusung PDIP, Menantu Presiden Bobby Nasution ucapkan terima kasih kepada Megawati
Hasto menyatakan PDIP memang berkomitmen untuk tidak mencalonkan mereka yang memiliki persoalan hukum di Pilkada 2020 tahun ini.
Khususnya Medan, yang belakangan juga menuai sorotan pasca ditetapkannya 11 Anggota DPRD Sumut terkait kasus suap Eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kami lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.
Kini Akhyar telah dideklarasikan oleh PKS dan Demokrat untuk diusung di Pilwalkot Medan.
Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan soal masalah hukum yang sering kali menimpa kepala daerah di Sumatera Utara.
"Di Sumut, tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa bupati yang kena, semua masalah hukum," ujar Megawati.
Megawati juga mengingatkan para calon kepala daerah dari PDIP untuk tidak korupsi karena tindak pidana korupsi, cepat atau lambat pasti akan ketahuan.
"Semakin hari apa pun juga, yang namanya korupsi mungkin bisa dikatakan, ada yang mengatakan lambat dan sebagainya, tapi satu hal korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti kelihatan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (11/8), membeberkan alasannya mengapa PDIP menyalonkan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman.
Mereka diumumkan bersama 12 pasangan calon lainnya dari wilayah Sumatera Utara.
Baca juga: PDIP resmi usung Bobby Nasution-Aulia Rahman di Pilkada Medan
Baca juga: Berikut 12 pasangan yang di usung PDI-P di Sumatera Utara dan daerah lainnya
"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar, red) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam Konferensi Pers daring seusai pengumuman 75 Cakada PDIP.
Selain karena ambisi kekuasaan juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut.
Baca juga: Diusung PDIP, Menantu Presiden Bobby Nasution ucapkan terima kasih kepada Megawati
Hasto menyatakan PDIP memang berkomitmen untuk tidak mencalonkan mereka yang memiliki persoalan hukum di Pilkada 2020 tahun ini.
Khususnya Medan, yang belakangan juga menuai sorotan pasca ditetapkannya 11 Anggota DPRD Sumut terkait kasus suap Eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kami lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.
Kini Akhyar telah dideklarasikan oleh PKS dan Demokrat untuk diusung di Pilwalkot Medan.
Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan soal masalah hukum yang sering kali menimpa kepala daerah di Sumatera Utara.
"Di Sumut, tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa bupati yang kena, semua masalah hukum," ujar Megawati.
Megawati juga mengingatkan para calon kepala daerah dari PDIP untuk tidak korupsi karena tindak pidana korupsi, cepat atau lambat pasti akan ketahuan.
"Semakin hari apa pun juga, yang namanya korupsi mungkin bisa dikatakan, ada yang mengatakan lambat dan sebagainya, tapi satu hal korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti kelihatan," tuturnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020