Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menginstruksikan bupati dan wali kota untuk memantau sekitar 4.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan pulang dari berbagai negara setelah merebaknya kasus COVID -19.
"Para TKI yang pulang itu harus dipantau kesehatannya dan siapkan tempat isolasinya," ujarnya saat melakukan teleconferensi dengan 33 kepala daerah di Sumut, Selasa (24/3).
Dia mengingatkan, jangan sampai satu orang pun yang lolos dalam pemeriksaan kesehatan.
Baca juga: Jumlah ODP COVID-19 di Sumut naik 89 persen menjadi 1.391 orang
"Semua itu dilakukan untuk kepentingan TKI sendiri, keluarga dan orang lain," ujarnya.
Peringatan itu paling penting diperhatikan bupati/wali kota yang memiliki pelabuhan seperti Medan, Batubara dan Tanjungbalai.
"Wabah COVID-19 di Sumut meningkat dan virus itu juga masalah global," katanya.
Oleh karena sudah mendunia, menghadapi COVID-19, ujar gubernur, semua dituntut menyikapi atau mengatasi secara mandiri dan punya kreativitas.
Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 686 orang, 55 meninggal
"Semua yang dilakukan untuk rakyat. Semua harus dilakukan untuk rakyat," katanya.
Edy Rahmyadi juga mengingatkan agar wali kota/bupati melakukan relokasi anggaran untuk bisa membiayai penanganan COVID-19.
"Tentunya harus dilakukan sesuai prosedur dengan membicarakan dan meminta persetujuan DPRD ," katanya.
Edy mengakui, bahwa Sumut akan memperoleh 3.609 unit tes cepat (rapid test) COVID-19 dan alat pelindung diri (APD) sebanyak 175.000 untuk tenaga medis.
Alat rapid test itu dan APD akan dibagikan ke seluruhan kabupaten/kota.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020