Polres Mandailing Natal (Madina) menyelenggarakan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pencanangan ini berlangsung di aula Pesat Gatra Polres Madina, Selasa (18/02) dan langsung dipimpin Kapolres Madina, AKBP Irsan Sinuhaji S.IK MH.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Bupati Madina yang diwakili Sekretaris Daerah, Gozali Pulungan, Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madina.
Selain itu, pada pencanangan tersebut turut juga dihadiri para pejabat utama Polres Madina para Kapolsek, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan juga jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Madina.
Kapolres Mandailing Natal, AKBP Irsan Sinuhaji menyampaikan, pencanangan ini dilaksanakan secara terbuka secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
Di akhir acara, Kapolres, Bupati bersama Ketua DPRD dan semua instansi dan organisasi yang hadir pada pencangan itu ikut membubuhkan penandatanganan pembangunan zona integritas dan foto bersama sebagai bahan dokumentasi bahwa kegiatan telah dilaksanakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Pencanangan ini berlangsung di aula Pesat Gatra Polres Madina, Selasa (18/02) dan langsung dipimpin Kapolres Madina, AKBP Irsan Sinuhaji S.IK MH.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Bupati Madina yang diwakili Sekretaris Daerah, Gozali Pulungan, Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madina.
Selain itu, pada pencanangan tersebut turut juga dihadiri para pejabat utama Polres Madina para Kapolsek, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan juga jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Madina.
Kapolres Mandailing Natal, AKBP Irsan Sinuhaji menyampaikan, pencanangan ini dilaksanakan secara terbuka secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
Di akhir acara, Kapolres, Bupati bersama Ketua DPRD dan semua instansi dan organisasi yang hadir pada pencangan itu ikut membubuhkan penandatanganan pembangunan zona integritas dan foto bersama sebagai bahan dokumentasi bahwa kegiatan telah dilaksanakan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020