Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan seluruh satker dan 15 Polres/Polrestabes di jajaran Polda Sumut akan melaksanakan pemeriksaan, agar memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada Tim BPK RI.
"Selain itu, dalam pemeriksaan tersebut diikutsertakan dengan dokumentasi dan administrasi," kata Martuani, dalam Taklimat awal pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, di Mapolda Sumut, Senin.
Ia menyebutkan, tujuan pemeriksaan untuk memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan.
Baca juga: Kapolda: Sumut merupakan contoh kerukunan antarumat beragama
Kemudian, mencegah terjadinya korupsi, dan melakukan tata kelola organisasi yang transparan, serta berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain.
"Menyambut baik atas kehadiran Ketua Tim BPK beserta rombongan dan menjadi suatu kebanggaan bagi Kepolisian Daerah Sumut dan menyampaikan selama 6 tahun berturut-turut dari laporan keuangan TA 2013 sampai dengan 2018, Polri mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai capaian opini tertinggi yang diberikan BPK," ucap dia.
Martuani mengatakan, pesta demokrasi Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara ada 23 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi.
Baca juga: Anggota DPRD Sumut minta Kapolda usut kisruh limbah PT.Halindo
Sehubungan dengan itu, Kapolda Sumut menekankan kepada Kasatwil agar menyelesaikan administrasi berkaitan dengan Dana Hibah guna pelaksanaan pengamanan Pilkada di Tahun 2020.
Dalam acara tersebut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin,Irwasda Polda Sumut, para PJU Polda Sumut, para Kapolres/Kapolrestabes, para peserta pemeriksaan BPK,Ketua Tim Pemeriksaan BPK Viktor M Pinondang, dan Anggota Tim BPK.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Selain itu, dalam pemeriksaan tersebut diikutsertakan dengan dokumentasi dan administrasi," kata Martuani, dalam Taklimat awal pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, di Mapolda Sumut, Senin.
Ia menyebutkan, tujuan pemeriksaan untuk memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan.
Baca juga: Kapolda: Sumut merupakan contoh kerukunan antarumat beragama
Kemudian, mencegah terjadinya korupsi, dan melakukan tata kelola organisasi yang transparan, serta berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain.
"Menyambut baik atas kehadiran Ketua Tim BPK beserta rombongan dan menjadi suatu kebanggaan bagi Kepolisian Daerah Sumut dan menyampaikan selama 6 tahun berturut-turut dari laporan keuangan TA 2013 sampai dengan 2018, Polri mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai capaian opini tertinggi yang diberikan BPK," ucap dia.
Martuani mengatakan, pesta demokrasi Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara ada 23 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi.
Baca juga: Anggota DPRD Sumut minta Kapolda usut kisruh limbah PT.Halindo
Sehubungan dengan itu, Kapolda Sumut menekankan kepada Kasatwil agar menyelesaikan administrasi berkaitan dengan Dana Hibah guna pelaksanaan pengamanan Pilkada di Tahun 2020.
Dalam acara tersebut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin,Irwasda Polda Sumut, para PJU Polda Sumut, para Kapolres/Kapolrestabes, para peserta pemeriksaan BPK,Ketua Tim Pemeriksaan BPK Viktor M Pinondang, dan Anggota Tim BPK.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020