Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau menolak daerah tersebut dijadikan sebagai tempat isolasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China.
Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Ngesti Yuni Suprapti di Tanjungpinang, Sabtu, menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.
Baca juga: WNI dari Wuhan akan jalani protokol kesehatan di Natuna
Karena itu, tambah dia Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.
"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," ucapnya.
Baca juga: Hubei laporkan 45 korban meninggal terbaru virus corona, jumlah tewas capai 249
Ngesti mengemukakan DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu. Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.
"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.
Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.
Baca juga: Virus Corona akibatkan industri pariwisata-kuliner merugi hampir Rp2 triliun
Ia mengatakan penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.
"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya.
Ngesti menjelaskan semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan. Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna.
"Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Ngesti Yuni Suprapti di Tanjungpinang, Sabtu, menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.
Baca juga: WNI dari Wuhan akan jalani protokol kesehatan di Natuna
Karena itu, tambah dia Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.
"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," ucapnya.
Baca juga: Hubei laporkan 45 korban meninggal terbaru virus corona, jumlah tewas capai 249
Ngesti mengemukakan DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu. Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.
"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.
Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.
Baca juga: Virus Corona akibatkan industri pariwisata-kuliner merugi hampir Rp2 triliun
Ia mengatakan penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.
"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya.
Ngesti menjelaskan semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan. Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna.
"Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai," tambahnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020