Terkait pengbongkaran kantor desa (balai desa) di Desa Gunungtua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal oleh Kepala Desa, Mardansyah Rangkuti pada beberapa bulan yang lalu kembali menjadi pembicaraan ditengah-tengah masyarakat Madina.
Pasalnya, kantor desa yang dibongkar tersebut ditenggarai merupakan aset dari pemerintah yang belum mendapat izin penghapusan aset dari pejabat yang berwenang.
Camat Panyabungan, Yuri Andri, SSTP saat dikonfirmasi wartawan via seluler menyebutkan, pembangunan kantor desa itu berbeda dari perencanaan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya yakni bukan membongkar bangunan yang lama melainkan menambah atau meningkatkan bangunan yang ada.
Baca juga: Pembongkaran kantor desa Gunungtua Jae tanpa persetujuan PLD
"Awalnya, berdasarkan hasil musyawarah di Desa Gunungtua Jae yang ada penambahan bangunan bukan perobohan atau penghancuran bangunan," katanya.
Bahkan Camat sendiri sebulan sebelum dilakukan pembongkaran pada bangunan itu, dirinya sudah melakukan wanti-wanti kepada oknum Kepdes dengan menyuruh anggotanya untuk mengecek bangunan tersebut.
Namun yang terjadi dilapangan berbeda dengan yang telah direncanakan di awal.
"Pada intinya, sesuai kewenangan yang ada pada kita untuk melakukan monitor dan pengecekan serta memberikan peringatan sudah kita lakukan agar pekerjaan yang dilakukan clean and clear, akan tetapi oknum Kepdes tidak mengindahkan," sebutnya.
Bahkan, sehari Ketua DPRD Madina bersama dengan Kapolsek, Danramil dan inspektorat melakukan sidak atas pembangunan balai desa itu masih memberikan kepada Kepdes.
"Ketika Kepdes diundang untuk Brifing dia mengakui dan meminta maaf kepada saya, bahwa telah salah karena merubuhkan bangunan tersebut berbeda dengan rencana awal," sebutnya.
Sebelumnya, PLD Gunungtua Jae, Khoiruddin menyebutkan, perobahan bangunan kantor desa tersebut tidak ada dimusyawarahkan dengan masyarakat ataupun dengan para pendamping desa.
"Yang ada waktu itu dirapatkan dengan masyarakat dan pendamping desa adalah menambah bangunan kantor, bukan seperti yang sekarang ini di robohkan dengan mengganti bangunan yang lama," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Pasalnya, kantor desa yang dibongkar tersebut ditenggarai merupakan aset dari pemerintah yang belum mendapat izin penghapusan aset dari pejabat yang berwenang.
Camat Panyabungan, Yuri Andri, SSTP saat dikonfirmasi wartawan via seluler menyebutkan, pembangunan kantor desa itu berbeda dari perencanaan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya yakni bukan membongkar bangunan yang lama melainkan menambah atau meningkatkan bangunan yang ada.
Baca juga: Pembongkaran kantor desa Gunungtua Jae tanpa persetujuan PLD
"Awalnya, berdasarkan hasil musyawarah di Desa Gunungtua Jae yang ada penambahan bangunan bukan perobohan atau penghancuran bangunan," katanya.
Bahkan Camat sendiri sebulan sebelum dilakukan pembongkaran pada bangunan itu, dirinya sudah melakukan wanti-wanti kepada oknum Kepdes dengan menyuruh anggotanya untuk mengecek bangunan tersebut.
Namun yang terjadi dilapangan berbeda dengan yang telah direncanakan di awal.
"Pada intinya, sesuai kewenangan yang ada pada kita untuk melakukan monitor dan pengecekan serta memberikan peringatan sudah kita lakukan agar pekerjaan yang dilakukan clean and clear, akan tetapi oknum Kepdes tidak mengindahkan," sebutnya.
Bahkan, sehari Ketua DPRD Madina bersama dengan Kapolsek, Danramil dan inspektorat melakukan sidak atas pembangunan balai desa itu masih memberikan kepada Kepdes.
"Ketika Kepdes diundang untuk Brifing dia mengakui dan meminta maaf kepada saya, bahwa telah salah karena merubuhkan bangunan tersebut berbeda dengan rencana awal," sebutnya.
Sebelumnya, PLD Gunungtua Jae, Khoiruddin menyebutkan, perobahan bangunan kantor desa tersebut tidak ada dimusyawarahkan dengan masyarakat ataupun dengan para pendamping desa.
"Yang ada waktu itu dirapatkan dengan masyarakat dan pendamping desa adalah menambah bangunan kantor, bukan seperti yang sekarang ini di robohkan dengan mengganti bangunan yang lama," ujarnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020