Delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, perlu meningkatkan koordinasi dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, kata Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan.
Dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat, ia meyakini bahwa jika komunikasi antara daerah tersebut tidak terjalin dengan baik, visi besar Presiden Joko Widodo untuk membangun Danau Toba sebagai destinasi super prioritas akan sia-sia.
Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan, delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba tersebut merupakan pihak-pihak yang memegang kendali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hal lainnya pada pengelolaan Danau Toba.
Baca juga: Danau Toba diusulkan gunakan jenama inklusif
Untuk itu, ujar dia, koordinasi menjadi penting sebagai upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas yang dicanangkan Kepala Negara.
"Yang kedua, hal yang perlu diingat adalah pariwisata ini adalah hiburan. Oleh karena itu, pariwisata harus dapat menampilkan kesenian-kesenian dan hal-hal yang membuat turis nusantara dan mancanegara merasa nyaman ketika berada dalam lokasi wisata tersebut," ungkap Sofyan.
Sofyan menambahkan, ada hal lain yang dapat menjadi perhatian dalam menunjang pariwisata di Sumut, yaitu kuliner, namun dipaparkan bahwa beberapa kuliner khas Sumut masih belum hadir di wilayah wisata Danau Toba.
Baca juga: Pemkab Simalungun komit membenahi Danau Toba
Ia juga mengingatkan bahwa bila sektor pariwisata di Toba berhasil, ke depan juga bakal memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor riil, termasuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, petani, dan bahkan UMKM.
Terkait dengan Danau Toba, sebelumnya Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan agar dibentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba tetapi yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Joko Widodo sehingga dalam pelaksanaannya programnya juga bisa lebih lancar dan menyeluruh.
"Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai Kepala Badan, bukan Direktur Utama atau Dirut, sehingga Kepala Badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Sahat Silaban.
Baca juga: BI Sumut luncurkan Toba Smart Card untuk kawasan Danau Toba
Menurut dia, dengan kelembagaan tersebut maka pembangunan pariwisata juga tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar Danau Tobanya saja, tetapi merata di sebanyak tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.
Politisi Partai Nasdem itu berpendapat bahwa dengan adanya badan pengembangan kawasan Danau Toba yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden maka nantinya akan lebih mudah mengoordinasikan kepala-kepala daerah di sekitar Toba.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat, ia meyakini bahwa jika komunikasi antara daerah tersebut tidak terjalin dengan baik, visi besar Presiden Joko Widodo untuk membangun Danau Toba sebagai destinasi super prioritas akan sia-sia.
Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan, delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba tersebut merupakan pihak-pihak yang memegang kendali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hal lainnya pada pengelolaan Danau Toba.
Baca juga: Danau Toba diusulkan gunakan jenama inklusif
Untuk itu, ujar dia, koordinasi menjadi penting sebagai upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas yang dicanangkan Kepala Negara.
"Yang kedua, hal yang perlu diingat adalah pariwisata ini adalah hiburan. Oleh karena itu, pariwisata harus dapat menampilkan kesenian-kesenian dan hal-hal yang membuat turis nusantara dan mancanegara merasa nyaman ketika berada dalam lokasi wisata tersebut," ungkap Sofyan.
Sofyan menambahkan, ada hal lain yang dapat menjadi perhatian dalam menunjang pariwisata di Sumut, yaitu kuliner, namun dipaparkan bahwa beberapa kuliner khas Sumut masih belum hadir di wilayah wisata Danau Toba.
Baca juga: Pemkab Simalungun komit membenahi Danau Toba
Ia juga mengingatkan bahwa bila sektor pariwisata di Toba berhasil, ke depan juga bakal memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor riil, termasuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, petani, dan bahkan UMKM.
Terkait dengan Danau Toba, sebelumnya Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan agar dibentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba tetapi yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Joko Widodo sehingga dalam pelaksanaannya programnya juga bisa lebih lancar dan menyeluruh.
"Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai Kepala Badan, bukan Direktur Utama atau Dirut, sehingga Kepala Badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Sahat Silaban.
Baca juga: BI Sumut luncurkan Toba Smart Card untuk kawasan Danau Toba
Menurut dia, dengan kelembagaan tersebut maka pembangunan pariwisata juga tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar Danau Tobanya saja, tetapi merata di sebanyak tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.
Politisi Partai Nasdem itu berpendapat bahwa dengan adanya badan pengembangan kawasan Danau Toba yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden maka nantinya akan lebih mudah mengoordinasikan kepala-kepala daerah di sekitar Toba.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019