Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan penyederhanaan eselon untuk perampingan birokrasi telah mulai dilakukan di kelompok peneliti.
"Kalau untuk kelompok peneliti saya yakin sangat bisa dilakukan, karena peneliti, perekayasa, itu kan jabatan fungsional, itu tidak perlu eselon yang panjang, cukup sampai eselon 2. Habis eselon 2 langsung grup fungsional," kata Bambang kepada wartawan usai menjadi pembicara utama dalam 7th Economix: Global Challenges International Seminar Auditorium Soeria Atmadja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin.
Dia mengatakan perampingan jabatan eselon di lembaga pemerintah non kementerian di bawah naungannya sudah mulai melakukan kegiatan itu.
"Kalau lihat BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sudah, mereka hanya sampai eselon 2 sisanya fungsional. Terpenuhi yang diinginkan," ujarnya.
Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui penyederhanan jabatan eselon di kementerian tersebut telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam suatu pidato usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024.
Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. birokrasi yang panjang harus dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan pemangkasan jabatan eselon untuk perampingan birokrasi yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan suatu bentuk percepatan reformasi birokrasi.
"Apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait pemangkasan eselon 3-4 sebenarnya adalah salah satu program percepatan reformasi birokrasi, yakni sebagai upaya untuk mengurangi fragmentasi birokrasi," kata Siti Zuhro di Jakarta, Jumat (1/11)
Menurut Siti, bisa saja di bidang-bidang perencanaan dan "back office" hanya sampai eselon 2 saja, dengan mengubah bentuk organisasi struktural menjadi matrix dengan jabatan fungsional berdasarkan kompetensi. Konsep itu disebut pula dengan miskin struktur tapi kaya fungsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Kalau untuk kelompok peneliti saya yakin sangat bisa dilakukan, karena peneliti, perekayasa, itu kan jabatan fungsional, itu tidak perlu eselon yang panjang, cukup sampai eselon 2. Habis eselon 2 langsung grup fungsional," kata Bambang kepada wartawan usai menjadi pembicara utama dalam 7th Economix: Global Challenges International Seminar Auditorium Soeria Atmadja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin.
Dia mengatakan perampingan jabatan eselon di lembaga pemerintah non kementerian di bawah naungannya sudah mulai melakukan kegiatan itu.
"Kalau lihat BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sudah, mereka hanya sampai eselon 2 sisanya fungsional. Terpenuhi yang diinginkan," ujarnya.
Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui penyederhanan jabatan eselon di kementerian tersebut telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam suatu pidato usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024.
Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. birokrasi yang panjang harus dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan pemangkasan jabatan eselon untuk perampingan birokrasi yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan suatu bentuk percepatan reformasi birokrasi.
"Apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait pemangkasan eselon 3-4 sebenarnya adalah salah satu program percepatan reformasi birokrasi, yakni sebagai upaya untuk mengurangi fragmentasi birokrasi," kata Siti Zuhro di Jakarta, Jumat (1/11)
Menurut Siti, bisa saja di bidang-bidang perencanaan dan "back office" hanya sampai eselon 2 saja, dengan mengubah bentuk organisasi struktural menjadi matrix dengan jabatan fungsional berdasarkan kompetensi. Konsep itu disebut pula dengan miskin struktur tapi kaya fungsi.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019