Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Budiman Ginting, SH, berharap Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin melakukan rekonsiliasi dengan para tokoh partai politik dan tokoh agama.
"Rekonsiliasi ini untuk memulihkan kembali hubungan persahabatan pada keadaan semula, menyelesaikan perbedaan, dan memperbaiki kerja sama yang sudah terjalin selama ini," kata Budiman, di Medan, Minggu.
Rekonsiliasi ini, menurut dia, juga untuk meningkatkan hubungan yang baik selama ini, dan mendukung program yang dijalankan Presiden Jokowi lima tahun ke depan.
"Pada prinsipnya seluruh rakyat Indonesia harus mendukung kebijakan yang dilaksanakan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia yang lebih maju," ujar Budiman.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi merupakan presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan untuk sekelompok orang, serta harus berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, Presiden Jokowi harus amanah, dan selalu memperhatikan kehidupan rakyat yang berada di daerah terpencil, serta terisolir.
"Presiden Jokowi juga harus menjaga persatuan dan kesatuan yang kokoh, sehingga tetap terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang benar-benar kokoh," kata Guru Besar Fakultas Hukum USU itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Rekonsiliasi ini untuk memulihkan kembali hubungan persahabatan pada keadaan semula, menyelesaikan perbedaan, dan memperbaiki kerja sama yang sudah terjalin selama ini," kata Budiman, di Medan, Minggu.
Rekonsiliasi ini, menurut dia, juga untuk meningkatkan hubungan yang baik selama ini, dan mendukung program yang dijalankan Presiden Jokowi lima tahun ke depan.
"Pada prinsipnya seluruh rakyat Indonesia harus mendukung kebijakan yang dilaksanakan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia yang lebih maju," ujar Budiman.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi merupakan presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan untuk sekelompok orang, serta harus berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, Presiden Jokowi harus amanah, dan selalu memperhatikan kehidupan rakyat yang berada di daerah terpencil, serta terisolir.
"Presiden Jokowi juga harus menjaga persatuan dan kesatuan yang kokoh, sehingga tetap terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang benar-benar kokoh," kata Guru Besar Fakultas Hukum USU itu.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019