Wali Kota Binjai Muhammad Idaham SH MSi menjadi narasumber dan berbicara di forum internasional yang digelar di markas Dewan Hak Asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Senin (9/9) waktu setempat.
Kepada delegasi dari puluhan negara anggota PBB, Idaham menyampaikan tentang Smart City dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya di Kota Binjai.
“Sebuah kota yang aman dan nyaman yang dihuni beragam etnis dan agama dan semuanya hidup berdampingan dengan damai dan harmonis,“ katanya.
Dalam paparan berbahasa Inggris, Idaham menjelaskan tentang aplikasi Smart City di Kota Binjai, di antaranya e-musrenbang yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, e-masyarakat yaitu aplikasi pelaporan masyarakat kepada pemerintah sehingga pemerintah tetap hadir melayani masyarakat selama 24 jam.
Di bidang perlindungan perempuan dan keluarga ada program "CATIN" yaitu program yang bertujuan untuk membantu calon pengantin agar siap membina rumah tangga yang bahagia.
Ada juga "Si IBAN" yaitu pelayanan untuk ibu dan anak, dimana untuk setiap anak yang lahir di rumah sakit , maksimal dalam waktu 48 jam setelah lahir akan mendapat akta kelahiran, nomor induk kependudukan, keanggotaan BPJS dan masuk dalam kartu keluarga.
Muhammad Idaham menjelaskan semua program yang dijalankan Pemkot Binjai sejalan dengan program nasional dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Kami menerapkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dalam satu program saja tapi semua program tetap mengedepankan perlindungan terhadap HAM, “ ujarnya.
Muhammad Idaham hadir di Jenewa Swiss bersama delegasi pemerintah Republik Indonesia pada acara Side Event dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB periode 2020-2022.
Terpilihnya Kota Binjai untuk hadir di PBB tentu saja tidak terlepas dari prestasi yang telah dicapai selama ini sebagai kota cerdas tingkat nasional dan kota toleran.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Kepada delegasi dari puluhan negara anggota PBB, Idaham menyampaikan tentang Smart City dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya di Kota Binjai.
“Sebuah kota yang aman dan nyaman yang dihuni beragam etnis dan agama dan semuanya hidup berdampingan dengan damai dan harmonis,“ katanya.
Dalam paparan berbahasa Inggris, Idaham menjelaskan tentang aplikasi Smart City di Kota Binjai, di antaranya e-musrenbang yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, e-masyarakat yaitu aplikasi pelaporan masyarakat kepada pemerintah sehingga pemerintah tetap hadir melayani masyarakat selama 24 jam.
Di bidang perlindungan perempuan dan keluarga ada program "CATIN" yaitu program yang bertujuan untuk membantu calon pengantin agar siap membina rumah tangga yang bahagia.
Ada juga "Si IBAN" yaitu pelayanan untuk ibu dan anak, dimana untuk setiap anak yang lahir di rumah sakit , maksimal dalam waktu 48 jam setelah lahir akan mendapat akta kelahiran, nomor induk kependudukan, keanggotaan BPJS dan masuk dalam kartu keluarga.
Muhammad Idaham menjelaskan semua program yang dijalankan Pemkot Binjai sejalan dengan program nasional dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Kami menerapkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dalam satu program saja tapi semua program tetap mengedepankan perlindungan terhadap HAM, “ ujarnya.
Muhammad Idaham hadir di Jenewa Swiss bersama delegasi pemerintah Republik Indonesia pada acara Side Event dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB periode 2020-2022.
Terpilihnya Kota Binjai untuk hadir di PBB tentu saja tidak terlepas dari prestasi yang telah dicapai selama ini sebagai kota cerdas tingkat nasional dan kota toleran.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019