Pangkalan TNI-AL (Lanal) Sibolga di bawah pimpinan Letkol Laut (P) Betrawarman selaku Danlanal berhasil menangkap 2 kapal pengguna jaring trawl dan satu kapal bom ikan di wilayah keamanan Lanal Sibolga.
Selain mengamankan ketiga kapal itu, Lanal juga memberikan teguran dan menahan jaring kapal-kapal yang jarak zona tangkapnya menyalahi aturan.
Menurut Danlanal, bahwa tindakan yang diberikan tidak semuanya berujung kepada hukum, melainkan ada teguran dan pembinaan.
“Tidak semua tindakan yang kami berikan berakhir kepada proses hukum, karena pencegahan dan pembinaan juga sangat penting disampaikan kepada para nelayan, agar mereka paham akan aturan yang berlaku. Kalau semuanya ditindak dengan hukum dan kapal mereka bersandar semua di Lanal Sibolga, pasti akan berdampak juga terhadap tingkat kehidupan para nelayan. Jadi kami melakukan pembinaan kepada nelayan agar mereka mengganti alat tangkapnya. Tetapi kalau masih membandal baru kita tindak dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Danlanal kepada wartawan, Senin (19/8).
Pria dengan pangkat melati dua di pundak itu meminta agar masyarakat dapat memahami tugas-tugas dari TNI-AL.
“Tugas besar kami adalah mendukung satuan operasi AL yang ada di wilayah Lanal Sibolga. Melaksanakan potensi Maritim dan penegakan hukum. Artinya, untuk masalah laut tidak semata-mata tugas dari TNI-AL, karena ada dinas-dinas atau instansi yang lain yang memiliki Undang-undang kelautan untuk menangani masalah di laut. Jadi kurang tepat kalau semua masalah laut dialamatkan kepada Lanal,” tandasnya.
Selain itu juga, sebutnya, bahwa wilayah kerja Lanal Sibolga cukup luas, mulai dari perbatasan Singkil sampai dengan perbatasan Natal, yang barang tentu membutuhkan tenaga dan waktu serta peralatan yang memadai.
Ditanya apakah ada koordinasi antara Lanal Sibolga dengan instansi terkait yang memiliki wewenang di laut, seperti Dinas Kementerian Kelautan, KSOP, PolAirut dan instansi lainya, menurut Betrawarman koordinasi selalu dilakukan.
“Setiap ada tangkapan selalu saya koordinasikan kepada instasi terkait yang memiliki tugas dan wewenang di laut,” jawabnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Selain mengamankan ketiga kapal itu, Lanal juga memberikan teguran dan menahan jaring kapal-kapal yang jarak zona tangkapnya menyalahi aturan.
Menurut Danlanal, bahwa tindakan yang diberikan tidak semuanya berujung kepada hukum, melainkan ada teguran dan pembinaan.
“Tidak semua tindakan yang kami berikan berakhir kepada proses hukum, karena pencegahan dan pembinaan juga sangat penting disampaikan kepada para nelayan, agar mereka paham akan aturan yang berlaku. Kalau semuanya ditindak dengan hukum dan kapal mereka bersandar semua di Lanal Sibolga, pasti akan berdampak juga terhadap tingkat kehidupan para nelayan. Jadi kami melakukan pembinaan kepada nelayan agar mereka mengganti alat tangkapnya. Tetapi kalau masih membandal baru kita tindak dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Danlanal kepada wartawan, Senin (19/8).
Pria dengan pangkat melati dua di pundak itu meminta agar masyarakat dapat memahami tugas-tugas dari TNI-AL.
“Tugas besar kami adalah mendukung satuan operasi AL yang ada di wilayah Lanal Sibolga. Melaksanakan potensi Maritim dan penegakan hukum. Artinya, untuk masalah laut tidak semata-mata tugas dari TNI-AL, karena ada dinas-dinas atau instansi yang lain yang memiliki Undang-undang kelautan untuk menangani masalah di laut. Jadi kurang tepat kalau semua masalah laut dialamatkan kepada Lanal,” tandasnya.
Selain itu juga, sebutnya, bahwa wilayah kerja Lanal Sibolga cukup luas, mulai dari perbatasan Singkil sampai dengan perbatasan Natal, yang barang tentu membutuhkan tenaga dan waktu serta peralatan yang memadai.
Ditanya apakah ada koordinasi antara Lanal Sibolga dengan instansi terkait yang memiliki wewenang di laut, seperti Dinas Kementerian Kelautan, KSOP, PolAirut dan instansi lainya, menurut Betrawarman koordinasi selalu dilakukan.
“Setiap ada tangkapan selalu saya koordinasikan kepada instasi terkait yang memiliki tugas dan wewenang di laut,” jawabnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019