Sejumlah aliansi mahasiswa di Kota Padangsidimpuan menolak pengadaan mobil dinas Wali Kota Padangsidimpuan senilai Rp4 miliar yang dianggarkan dalam PABPD 2019.
"Menolak dengan keras pengadaan mobil dinas kepala daerah Kota Padangsidimpuan senilai Rp4 miliar. Seharusnya Wali Kota Padangsidimpuan melihat kesemrawutan pasar yang tidak tertata rapi, kemudian trotoar pejalan kaki dijadikan lahan parkir, itu yang seharusnya diprioritaskan kepala daerah dalam kinerja, bukan mementingkan mobil dinas, karena saat ini mobil dinas yang ada masih layak dipakai," kata Agus Halawa, salah seorang pendemo kepada ANTARA, Senin.
Ia menyatakan mereka melakukan unjuk rasa demi kepentingan masyarakat Kota Padangsidimpuan, bukan kepentingan pribadi. Seharusnya masyarakat juga dapat melihat fakta yang sebenarnya.
Pengadaan mobil dinas kepada daerah itu belum penting, nasib masyarakat dan kepentingan masyarakat jauh lebih penting. Anggota DPRD Padangsidimpuan juga harus melihat kebenarannya, layak dan pantaskah pengadaan mobil dinas itu.
Wali Kota Padangsidimpuan juga harus melihat dengan nyata apa yang perlu dan prioritas untuk masyarakat Padangsidimpuan dengan memakai hati dan perasaan, apalagi wali kota juga pernah menjadi anggota DPRD Padangsidimpuan dan seharusnya paham.
"Kami menolak pengadaan mobil dinas senilai Rp4 miliar, ini aksi kami kesekian kalinya, kami tidak akan berhenti sampai itu ditolak," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Menolak dengan keras pengadaan mobil dinas kepala daerah Kota Padangsidimpuan senilai Rp4 miliar. Seharusnya Wali Kota Padangsidimpuan melihat kesemrawutan pasar yang tidak tertata rapi, kemudian trotoar pejalan kaki dijadikan lahan parkir, itu yang seharusnya diprioritaskan kepala daerah dalam kinerja, bukan mementingkan mobil dinas, karena saat ini mobil dinas yang ada masih layak dipakai," kata Agus Halawa, salah seorang pendemo kepada ANTARA, Senin.
Ia menyatakan mereka melakukan unjuk rasa demi kepentingan masyarakat Kota Padangsidimpuan, bukan kepentingan pribadi. Seharusnya masyarakat juga dapat melihat fakta yang sebenarnya.
Pengadaan mobil dinas kepada daerah itu belum penting, nasib masyarakat dan kepentingan masyarakat jauh lebih penting. Anggota DPRD Padangsidimpuan juga harus melihat kebenarannya, layak dan pantaskah pengadaan mobil dinas itu.
Wali Kota Padangsidimpuan juga harus melihat dengan nyata apa yang perlu dan prioritas untuk masyarakat Padangsidimpuan dengan memakai hati dan perasaan, apalagi wali kota juga pernah menjadi anggota DPRD Padangsidimpuan dan seharusnya paham.
"Kami menolak pengadaan mobil dinas senilai Rp4 miliar, ini aksi kami kesekian kalinya, kami tidak akan berhenti sampai itu ditolak," tegasnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019