Bupati Kabupaten Langkat TR Perangin angin menghadiri advokasi kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA), sekaligus menandatangani MoU KLA dengan kepada daerah se Sumatra Utara, yang juga dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi, dan bertekad wujudkan perlindungan anak secara maksimal.
Hal itu disampaikan Bupati Langkat TR Perangin-angin, di Stabat, Jumat.
Terbit mengatakan untuk mencapai Provila, pihaknya akan mempererat koordinasi dari seluruh stakeholder Langkat, untuk mewujudkan penanganan dan perlindungan terhadap hak anak di Langkat dengan maksimal.
"Jika sinergisitas dari seluruh stakeholder, baik unsur pemerintah, penegak hukum, lembaga dan organisasi–organisasi lainnya terhubung baik. Pastinya kedepannya, para hak anak, menjadi terlindungi dan terpenuhi dengan maksimal.
Sementara itu Gubernur mengajak kepada seluruh kepala daerah se Sumatera Utara, untuk serius dengan memaksimalkan perannya dalam mendukung program percepatan Provinsi menuju Provinsi Layak Anak (Provila), katanya.
Harapannya, tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan haknya, dimana tujuannya agar para anak yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa, dapat tumbuh kembang secara baik.
"Semoga dengan begitu, mereka mampu menjadi generasi emas, yang membawa bangsa ini menuju kemajuan di semua lini pembangunan," sebutnya.
Sementara Lenny N Rosalin menerangkan upaya percepatan Provsu menuju Provila serta KLA, dapat tercapai secara cepat, jika menggunakan sistem pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan bekerlanjutan.
Untuk itu, kedepannya setiap kabupaten, kota harus memiliki Perda Perlindungan Anak, Pelembagaan seperti data, gugus tugas dan RAD. semua anak memiliki Akte kelahiran, tersedianya Pusat Informasi Layak Anak (ILA), partisipasi anak seperti forum anak sampai tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, tidak ada perkawinan anak, semua anak ada yang mengasuh dan adanya pengasuh alternatif anak di luar keluarga seperti panti atau rumah anak. Agar tidak ada lagi anak Indonesia yang terlantar, ujarnya.
Kemudian, tersedianya pelayanan posyandu ditambah Pos Paud dan BKB di setiap desa, infrastruktur anak seperti ruang bermain ramah anak, serta menyiapkan jalur aman dan selamat anak ke sekolah, agar meminimalisir kecelakaan anak.
Baca juga: Walikota Tebing Tinggi teken MoU dengan gubernur wujudkan Kota Layak Anak
Baca juga: Pemprov Sumut secepatnya jadi Provinsi Layak Anak
Baca juga: Padangsidimpuan Kota Layak Anak kini dipertanyakan
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal itu disampaikan Bupati Langkat TR Perangin-angin, di Stabat, Jumat.
Terbit mengatakan untuk mencapai Provila, pihaknya akan mempererat koordinasi dari seluruh stakeholder Langkat, untuk mewujudkan penanganan dan perlindungan terhadap hak anak di Langkat dengan maksimal.
"Jika sinergisitas dari seluruh stakeholder, baik unsur pemerintah, penegak hukum, lembaga dan organisasi–organisasi lainnya terhubung baik. Pastinya kedepannya, para hak anak, menjadi terlindungi dan terpenuhi dengan maksimal.
Sementara itu Gubernur mengajak kepada seluruh kepala daerah se Sumatera Utara, untuk serius dengan memaksimalkan perannya dalam mendukung program percepatan Provinsi menuju Provinsi Layak Anak (Provila), katanya.
Harapannya, tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan haknya, dimana tujuannya agar para anak yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa, dapat tumbuh kembang secara baik.
"Semoga dengan begitu, mereka mampu menjadi generasi emas, yang membawa bangsa ini menuju kemajuan di semua lini pembangunan," sebutnya.
Sementara Lenny N Rosalin menerangkan upaya percepatan Provsu menuju Provila serta KLA, dapat tercapai secara cepat, jika menggunakan sistem pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan bekerlanjutan.
Untuk itu, kedepannya setiap kabupaten, kota harus memiliki Perda Perlindungan Anak, Pelembagaan seperti data, gugus tugas dan RAD. semua anak memiliki Akte kelahiran, tersedianya Pusat Informasi Layak Anak (ILA), partisipasi anak seperti forum anak sampai tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, tidak ada perkawinan anak, semua anak ada yang mengasuh dan adanya pengasuh alternatif anak di luar keluarga seperti panti atau rumah anak. Agar tidak ada lagi anak Indonesia yang terlantar, ujarnya.
Kemudian, tersedianya pelayanan posyandu ditambah Pos Paud dan BKB di setiap desa, infrastruktur anak seperti ruang bermain ramah anak, serta menyiapkan jalur aman dan selamat anak ke sekolah, agar meminimalisir kecelakaan anak.
Baca juga: Walikota Tebing Tinggi teken MoU dengan gubernur wujudkan Kota Layak Anak
Baca juga: Pemprov Sumut secepatnya jadi Provinsi Layak Anak
Baca juga: Padangsidimpuan Kota Layak Anak kini dipertanyakan
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019