Tujuh fraksi DPRD Asahan memberikan koreksi kepada ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.
Koreksi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Asahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Ilham Harahap, Senin (13/5) dan langsung dihadiri Plt Bupati Asahan, H Surya Bsc.
Dari 7 fraksi diantaranya, fraksi Golkar melalui pandangan umum yang disampaikan Fajar meminta Pemkab Asahan menyikapi kegiatan kegiatan yang tertuang dalam musrenbang dan pokok pokok pikiran anggota DPRD Asahan agar menjadi skala prioritas Pemkab.
Baca juga: Plt Bupati Asahan minta tidak bicara politik saat Safari Ramadhan
Kemudian kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengakomodir lebih banyak kebutuhan masyarakat dalam penyerapan anggaran.
Sedangkan juru bicara fraksi Gerindra, Bambang Rusmanto meminta Pemkab Asahan bisa terus memperbaiki temuan dan tidak ada lagi ditemukan kesalahan dari Badan pemeriksaan keuangan (BPK).
" Kami mohon dijelaskan kendala dan hambatan dalam pelaksana APBD 2018," ucap Bambang.
Dan ada fraksi yang memberikan apresiasi terhadap diraihnya opini WTP kepada pemkab Asahan. Fraksi lain juga memberikan saran dan kritik. Dan selanjutnya pandangan umum fraksi akan dijawab oleh plt Bupati Asahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Koreksi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Asahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Ilham Harahap, Senin (13/5) dan langsung dihadiri Plt Bupati Asahan, H Surya Bsc.
Dari 7 fraksi diantaranya, fraksi Golkar melalui pandangan umum yang disampaikan Fajar meminta Pemkab Asahan menyikapi kegiatan kegiatan yang tertuang dalam musrenbang dan pokok pokok pikiran anggota DPRD Asahan agar menjadi skala prioritas Pemkab.
Baca juga: Plt Bupati Asahan minta tidak bicara politik saat Safari Ramadhan
Kemudian kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengakomodir lebih banyak kebutuhan masyarakat dalam penyerapan anggaran.
Sedangkan juru bicara fraksi Gerindra, Bambang Rusmanto meminta Pemkab Asahan bisa terus memperbaiki temuan dan tidak ada lagi ditemukan kesalahan dari Badan pemeriksaan keuangan (BPK).
" Kami mohon dijelaskan kendala dan hambatan dalam pelaksana APBD 2018," ucap Bambang.
Dan ada fraksi yang memberikan apresiasi terhadap diraihnya opini WTP kepada pemkab Asahan. Fraksi lain juga memberikan saran dan kritik. Dan selanjutnya pandangan umum fraksi akan dijawab oleh plt Bupati Asahan.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019