Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah memberikan berita bohong atau hoaks kepada rakyatnya.
Dia yakin pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bersunguh-sungguh dalam mengelola negara.
"Pemerintah tidak akan pernah memberikan berita hoaks kepada rakyatnya dan itu tanggung jawab Presiden Jokowi untuk mempertanggungjawabkan progres yang apa ia kerjakan selama 4,5 tahun ini," katanya.
Hal itu di sampaikan Luhut Binsar Panjaitan saat di Rantauprapat, Kamis (4/4) sore, dalam silaturrahmi dengan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu di Aula Asrama Haji.
Maraknya informasi hoaks yang beredar di media sosial menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal informasi itu tidak semua benar dan ia mengimbau masyarakat untuk selalu menyaring informasi yang beredar.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik di atas 5 persen. Walaupun ekonomi dunia itu tidak baik, namun Indonesia masih tetap bertumbuh dengan baik.
Pemerintah juga tidak punya utang yang berlebihan seperti isu-isu yang diberikan. Menurut dia, hutang pemerintah telah ditata tata dengan baik dan itu sangat dihormati oleh negara-negara lain, karena Presiden Jokowi mampu mengendalikan hutang.
"Utang kita mampu ditata dengan baik, malah menurut mereka terlalu baik, jadi perlu sedikit lagi agak lebih keras," katanya.
Dari catatan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Tenaga Kerja, kata Luhut Binsar, selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia hampir 10 juta.
Jumlah itu sangat kecil dibandingkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia, yakni 0,07 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 125 juta orang.
Sedangkan, negara Malaysia berjumlah 5,5 persen, negara Singapura ada 23,3 persen dan Saudi Arabia 33,8 persen. Angka 0,07 persen sangat kecil dibandingkan negara-negara lain. Seperti di negara Malaysia ada 5,5 persen atau mencapai 2,5 juta TKI setara dengan 5,5 persen.
Ia juga menjelaskan, skema bekerja di Indonesia harus melalui persyaratan yang ketat, yakni melalui teknologi. Kalaupun ada ditemukan TKA yang bekerja selama 4 hingga 5 tahun, secara bertahap akan digantikan dengan anak-anak Indonesia yang sudah memasuki Politeknik di Indonesia.
"Saya ketua Investasi dari luar dan dalam negeri, setelah di cek mengenai masuknya TKA ke Indonesia harus dengan persayaratan. Kalau ada masyarakat diisukan TKA datang ke Indonesia berbondong-bondong, itu tidak benar, jangan percaya, tidak benar pemerintah melakukan hal-hal macam itu," tegas Luhut Binsar Panjaitan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Dia yakin pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bersunguh-sungguh dalam mengelola negara.
"Pemerintah tidak akan pernah memberikan berita hoaks kepada rakyatnya dan itu tanggung jawab Presiden Jokowi untuk mempertanggungjawabkan progres yang apa ia kerjakan selama 4,5 tahun ini," katanya.
Hal itu di sampaikan Luhut Binsar Panjaitan saat di Rantauprapat, Kamis (4/4) sore, dalam silaturrahmi dengan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu di Aula Asrama Haji.
Maraknya informasi hoaks yang beredar di media sosial menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal informasi itu tidak semua benar dan ia mengimbau masyarakat untuk selalu menyaring informasi yang beredar.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik di atas 5 persen. Walaupun ekonomi dunia itu tidak baik, namun Indonesia masih tetap bertumbuh dengan baik.
Pemerintah juga tidak punya utang yang berlebihan seperti isu-isu yang diberikan. Menurut dia, hutang pemerintah telah ditata tata dengan baik dan itu sangat dihormati oleh negara-negara lain, karena Presiden Jokowi mampu mengendalikan hutang.
"Utang kita mampu ditata dengan baik, malah menurut mereka terlalu baik, jadi perlu sedikit lagi agak lebih keras," katanya.
Dari catatan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Tenaga Kerja, kata Luhut Binsar, selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia hampir 10 juta.
Jumlah itu sangat kecil dibandingkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia, yakni 0,07 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 125 juta orang.
Sedangkan, negara Malaysia berjumlah 5,5 persen, negara Singapura ada 23,3 persen dan Saudi Arabia 33,8 persen. Angka 0,07 persen sangat kecil dibandingkan negara-negara lain. Seperti di negara Malaysia ada 5,5 persen atau mencapai 2,5 juta TKI setara dengan 5,5 persen.
Ia juga menjelaskan, skema bekerja di Indonesia harus melalui persyaratan yang ketat, yakni melalui teknologi. Kalaupun ada ditemukan TKA yang bekerja selama 4 hingga 5 tahun, secara bertahap akan digantikan dengan anak-anak Indonesia yang sudah memasuki Politeknik di Indonesia.
"Saya ketua Investasi dari luar dan dalam negeri, setelah di cek mengenai masuknya TKA ke Indonesia harus dengan persayaratan. Kalau ada masyarakat diisukan TKA datang ke Indonesia berbondong-bondong, itu tidak benar, jangan percaya, tidak benar pemerintah melakukan hal-hal macam itu," tegas Luhut Binsar Panjaitan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019