Keberadaan jalan tol trans Sumatera dari Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 kilometer akan meberikan tambahan bagi Penerimaan Asli Daerah di Wilayah Studi sebesar Rp300,8 triliun.
"Hal itu, periode proyeksi dampak 2018-2048 dengan rata-rata penerimaan asli daerah (PAD) sebesar Rp9,7 triliun per tahun," kata Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, di Medan, Rabu.
Hal itu, dikatakannya pada pertemuan dengan Pemimpin Redaksi surat kabar harian nasional terbitan Jakarta, diselanggarakan oleh PT Hutama Karya (Persero) membahas "Kupas Tuntas Tol Trans Sumatera".
Brahmantio mengatakan kabupaten/kota yang mendapatkan potensi tambahan PAD terbesar adalah Sumatera Utara, dan diperkirakan akan mendapatkan 78 persen (setara Rp233 triliun).
Selain itu, menurut dia, keberadan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) akan meningkatkan penerimaan pajak dari kategori Pajak Penghasilan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya bagi pemerintah pusat.
"Potensi penambahan penerimaan pajak selama periode proyeksi dampak 2108-2048) di Wilayah Studi sebesar minimal Rp2.Rp2 triliun dengan rata-rata penambahan sebesarRp86 triliun per tahun," ujarnya.
Brahmantio menjelaskan, penyediaan infrastruktur berdampak mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing.
Anggaran pemerintah digunakan untuk proyek infrastruktur dasar, terutama untuk proyek yang layak secara ekonomi, tetapi tidak layak secara finansial.
"Pembiayaan dari BUMN digunakan untuk proyek yang secara tradisional memang dikelola oleh BUMN sepert listrik, jalan tol, perminyakan dan lain," katanya.
Pemerintah Indonesia mengamanatkan kepada PT Hutama Karya sebagai pengembang utama pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765 kilometer.
Estimasi biaya biaya investasi Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 Km adalah sebesar Rp476 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Hal itu, periode proyeksi dampak 2018-2048 dengan rata-rata penerimaan asli daerah (PAD) sebesar Rp9,7 triliun per tahun," kata Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, di Medan, Rabu.
Hal itu, dikatakannya pada pertemuan dengan Pemimpin Redaksi surat kabar harian nasional terbitan Jakarta, diselanggarakan oleh PT Hutama Karya (Persero) membahas "Kupas Tuntas Tol Trans Sumatera".
Brahmantio mengatakan kabupaten/kota yang mendapatkan potensi tambahan PAD terbesar adalah Sumatera Utara, dan diperkirakan akan mendapatkan 78 persen (setara Rp233 triliun).
Selain itu, menurut dia, keberadan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) akan meningkatkan penerimaan pajak dari kategori Pajak Penghasilan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya bagi pemerintah pusat.
"Potensi penambahan penerimaan pajak selama periode proyeksi dampak 2108-2048) di Wilayah Studi sebesar minimal Rp2.Rp2 triliun dengan rata-rata penambahan sebesarRp86 triliun per tahun," ujarnya.
Brahmantio menjelaskan, penyediaan infrastruktur berdampak mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing.
Anggaran pemerintah digunakan untuk proyek infrastruktur dasar, terutama untuk proyek yang layak secara ekonomi, tetapi tidak layak secara finansial.
"Pembiayaan dari BUMN digunakan untuk proyek yang secara tradisional memang dikelola oleh BUMN sepert listrik, jalan tol, perminyakan dan lain," katanya.
Pemerintah Indonesia mengamanatkan kepada PT Hutama Karya sebagai pengembang utama pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765 kilometer.
Estimasi biaya biaya investasi Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 Km adalah sebesar Rp476 triliun.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019