Tokoh nelayan tradisional Sumatera Utara sangat mendukung pemerintah dalam programnya yang melakukan penertiban terhadap nelayan asing yang menjarah ikan di perairan Indonesia
"Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu diapresiasi karena telah menyelamatkan ikan dari aksi pencurian yang dilakukan nelayan asing tersebut," katar tokoh nelayan tradisional Sumut, Nazli, di Medan, Sabtu.
Sebab selama ini, menurut dia, perairan Indonesia menjadi sasaran pencuri ikan yang dilakukan nelayan asing dari Thailand, Malaysia dan beberapa negara lainnya.
"Namun, saat ini pemerintah telah berusaha mengantisipasi pengambilan ikan secara ilegal itu, dan mengamankan kapal-kapal nelayan asing tersebut," ujar Nazli.
Ia menyebutkan, bahkan kapal nelayan asing itu, merasa takut menangkap ikan di wilayah Indonesia, dan jika ketahuan akan diberikan sanksi yang cukup tegas.
Para anak buah kapal (ABK) nelayan asing tersebut, dihukum berat dan barang bukti kapal ditenggelamkan di tengah laut dengan cara ditembak.
"Cara yang dilakukan seperti itu, membuat kecut nelayan dari luar negeri menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia," ucap dia.
Nazli juga merasa bangga terhadap pemerintah yang telah menjaga laut dari ancaman "ilegal fishing" dan juga melestarikan sumber hayati yang terdapat di laut.
Selain itu, pemerintah juga menertibkan alat tangkap Pukat Hela (Trawl), Pukat Tarik (Seine Nets) dan cantrang yang merusak lingkungan, serta tidak dibenarkan beroperasi mengambil ikan di perairan Indonesia.
Kemudian Pemerintah juga telah mengatur wilayah (zona) tangkapan bagi nelayan pemodal besar maupun nelayan tradisional.
"Bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ilegal tersebut, akan diberikan sanksi dan tindakan tegas, karena melanggar Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015," katanya.
Sebelumnya, ribuan nelayan Sumatera Utara berkumpul di Lapangan Merdeka, Medan, untuk memberikan dukungan kepada pemerintah atas program melestarikan dan menjaga laut dari ancaman nelayan asing yang sering menjarah isi laut Indonesia.
"Kami mendukung program pemerintahan Jokowi yang menjadikan laut sebagai masa depan negara Indonesia," kata kordinator lapangan Iwan Syahri, di Medan, Jumat (22/2).
Iwan menjelaskan ratusan dan bahkan ribuan kapal nelayan asing yang mencuri di laut Indonesia dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).
Selain itu, penerapan aturan bagi nelayan tradisional hingga nelayan kapal pukat juga dilakukan sehingga batas wilayah penangkapan ikan menjadi jelas.
"Meskipun masih banyak kekurangan dalam penerapan program tersebut, tapi aturan untuk menjaga kondusifitas negeri ini menjadi lebih baik," ucap Iwan.
Ia mengungkapkan, dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin diberikan nelayan karena menganggap pemerintah berhasil dalam menyerap aspirasi masyarakat kecil.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu diapresiasi karena telah menyelamatkan ikan dari aksi pencurian yang dilakukan nelayan asing tersebut," katar tokoh nelayan tradisional Sumut, Nazli, di Medan, Sabtu.
Sebab selama ini, menurut dia, perairan Indonesia menjadi sasaran pencuri ikan yang dilakukan nelayan asing dari Thailand, Malaysia dan beberapa negara lainnya.
"Namun, saat ini pemerintah telah berusaha mengantisipasi pengambilan ikan secara ilegal itu, dan mengamankan kapal-kapal nelayan asing tersebut," ujar Nazli.
Ia menyebutkan, bahkan kapal nelayan asing itu, merasa takut menangkap ikan di wilayah Indonesia, dan jika ketahuan akan diberikan sanksi yang cukup tegas.
Para anak buah kapal (ABK) nelayan asing tersebut, dihukum berat dan barang bukti kapal ditenggelamkan di tengah laut dengan cara ditembak.
"Cara yang dilakukan seperti itu, membuat kecut nelayan dari luar negeri menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia," ucap dia.
Nazli juga merasa bangga terhadap pemerintah yang telah menjaga laut dari ancaman "ilegal fishing" dan juga melestarikan sumber hayati yang terdapat di laut.
Selain itu, pemerintah juga menertibkan alat tangkap Pukat Hela (Trawl), Pukat Tarik (Seine Nets) dan cantrang yang merusak lingkungan, serta tidak dibenarkan beroperasi mengambil ikan di perairan Indonesia.
Kemudian Pemerintah juga telah mengatur wilayah (zona) tangkapan bagi nelayan pemodal besar maupun nelayan tradisional.
"Bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ilegal tersebut, akan diberikan sanksi dan tindakan tegas, karena melanggar Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015," katanya.
Sebelumnya, ribuan nelayan Sumatera Utara berkumpul di Lapangan Merdeka, Medan, untuk memberikan dukungan kepada pemerintah atas program melestarikan dan menjaga laut dari ancaman nelayan asing yang sering menjarah isi laut Indonesia.
"Kami mendukung program pemerintahan Jokowi yang menjadikan laut sebagai masa depan negara Indonesia," kata kordinator lapangan Iwan Syahri, di Medan, Jumat (22/2).
Iwan menjelaskan ratusan dan bahkan ribuan kapal nelayan asing yang mencuri di laut Indonesia dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).
Selain itu, penerapan aturan bagi nelayan tradisional hingga nelayan kapal pukat juga dilakukan sehingga batas wilayah penangkapan ikan menjadi jelas.
"Meskipun masih banyak kekurangan dalam penerapan program tersebut, tapi aturan untuk menjaga kondusifitas negeri ini menjadi lebih baik," ucap Iwan.
Ia mengungkapkan, dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin diberikan nelayan karena menganggap pemerintah berhasil dalam menyerap aspirasi masyarakat kecil.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019