Tapteng (Antaranews Sumut)- Ratusan nelayan dari Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Tapteng, Rabu (30/1). menolak Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, karena pemberlakuannya tidak merata di seluruh perairan nusantara.
Selain itu para pengunjuk rasa juga mengeluhkan dampak pemberlakukan Permen KP Nomor 71 itu, yang menimbulkan pengangguran ribuan masyarakat nelayan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibatnya anak-anak mereka katanya tidak sekolah lagi karena orangtuanya kehilangan mata pencaharain.
Untuk itulah para nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Sibolga-Tapanuli Tengah, meminta Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dan instansi terkait meminta kepada Menteri Susi agar mencabut Permen Nomor 71 Tahun 2016 yang dikeluarkannya.
Sembari menunggu upaya dari Bupati Tapanuli Tengah dan instansi terkait untuk mencabut Permen 71 itu, para nelayan meminta Bupati dapat memberi kebijakan dengan memperhatikan kearifan lokal, agar kiranya nelayan yang terimbas Permen Menteri susi dapat beroperasi kembali.
Menyikapi aksi dari para nelayan itu, Bupati Tapteng menerima perwakilan dari pengunjuk rasa untuk diskusi dengan Bupati di kantornya.
Menurut Bupati, apa yang menjadi tuntutan dari para nelayan tidak dapat dilangkahi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pun demikian Bupati berjanji akan mengadakan rapat bersama dengan Pemerintah Kota Sibolga, Danlanal, Polair, Pihak Kementerian Kelauatan yang ada di Sibolga, Dandim, Korem, dan organisasi nelayan untuk mengambil kebijakan bersama untuk disampaikan kepada Menteri Susi.
“Saya menghargai kedatangan para nelayan, dan sebagai rasa kepedulian saya kepada para nelayan, saya sampai menunda keberangkatan saya ke Medan untuk menghadiri rapat. Karena aksi ini berkaitan dengan masyarakat banyak dan kebutuhan hidup. Saya berharap bapak dan ibu dapat memahami posisi kami selaku pemerintah daerah yang tidak bisa melampaui kebijakan dari pusat,”tandasnya.
Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari Polres Tapanuli Tengah. Tampak Kapolres Tapteng AKBP Sukamat turun langsung mengamankan aksi beserta jajarannya.
Sementara itu akibat aksi unjuk rasa ini, kondisi arus lalu lintas di depan kantor Bupati macet dan harus dialihkan. Aksi inipun berlangsung damai dan teratur
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Selain itu para pengunjuk rasa juga mengeluhkan dampak pemberlakukan Permen KP Nomor 71 itu, yang menimbulkan pengangguran ribuan masyarakat nelayan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibatnya anak-anak mereka katanya tidak sekolah lagi karena orangtuanya kehilangan mata pencaharain.
Untuk itulah para nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Sibolga-Tapanuli Tengah, meminta Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dan instansi terkait meminta kepada Menteri Susi agar mencabut Permen Nomor 71 Tahun 2016 yang dikeluarkannya.
Sembari menunggu upaya dari Bupati Tapanuli Tengah dan instansi terkait untuk mencabut Permen 71 itu, para nelayan meminta Bupati dapat memberi kebijakan dengan memperhatikan kearifan lokal, agar kiranya nelayan yang terimbas Permen Menteri susi dapat beroperasi kembali.
Menyikapi aksi dari para nelayan itu, Bupati Tapteng menerima perwakilan dari pengunjuk rasa untuk diskusi dengan Bupati di kantornya.
Menurut Bupati, apa yang menjadi tuntutan dari para nelayan tidak dapat dilangkahi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pun demikian Bupati berjanji akan mengadakan rapat bersama dengan Pemerintah Kota Sibolga, Danlanal, Polair, Pihak Kementerian Kelauatan yang ada di Sibolga, Dandim, Korem, dan organisasi nelayan untuk mengambil kebijakan bersama untuk disampaikan kepada Menteri Susi.
“Saya menghargai kedatangan para nelayan, dan sebagai rasa kepedulian saya kepada para nelayan, saya sampai menunda keberangkatan saya ke Medan untuk menghadiri rapat. Karena aksi ini berkaitan dengan masyarakat banyak dan kebutuhan hidup. Saya berharap bapak dan ibu dapat memahami posisi kami selaku pemerintah daerah yang tidak bisa melampaui kebijakan dari pusat,”tandasnya.
Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari Polres Tapanuli Tengah. Tampak Kapolres Tapteng AKBP Sukamat turun langsung mengamankan aksi beserta jajarannya.
Sementara itu akibat aksi unjuk rasa ini, kondisi arus lalu lintas di depan kantor Bupati macet dan harus dialihkan. Aksi inipun berlangsung damai dan teratur
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019