Panyabungan (Antaranews Sumut) - Ditahun 2019 Komisi D DPRD Sumatera Utara akan mengupayakan penampungan pos anggaran bencana di SKPD terkait.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Bidang Pembangunan, Sutrisno Pangaribuan yang didampingi anggota DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar dari partai PKS di Panyabungan Jumat (19/10) usai meninjau lokasi banjir di Desa Muara Saladi Kecamatan Ulu Pungkut, Madina.
"Kami akan mengupayakan penempatan dana penanggulangan bencana di SKPD terkait di Provinsi sehingga ketika nantinya terjadi bencana dinas-dinas terkait tidak harus menunggu pembahasan anggaran baru melakukan perbaikan dilapangan," kata politisi dari partai PDIP itu.
Dia menilai dengan diposkannya anggaran bencana ini nanti di instansi-instansi terkait akan dapat mempermudah instansi itu melakukan langkah-langkah cepat untuk penanggulangan bencana bila sewaktu-waktu terjadi.
Dalam kunjungan anggota DPRD dari Dapil Sumut VII ke Madina ini selain sebagai bentuk perhatian DPRD juga untuk merespon hal-hal yang bersifat segera dilakukan oleh DPRD Sumut karena saat ini dalam pembahasan APBD 2019.
Dia menyebutkan, dalam peninjauan mereka ke lokasi banjir di Desa Muara Saladi ada banyak hal yang harus direspon segera baik dari Dinas PU dan dinas lain salah satunya adalah pengamanan jalan yang menuju Kecamatan Ulu Pungkut yang mana saat ini ada beberapa ruas badan jalannya sangat kecil sehingga perlu diperlebar.
"Untuk hal ini kepada Bupati sudah saya sampaikan untuk membuat surat kepada kami sehingga akan kami sampaikan kepada Gubsu melalui dinas terkait," ujarnya.
Sedangkan untuk relokasi Desa yang terkena dampak bencana ketempat yang aman DPRD Sumut akan mengupayakan pengalokasian anggaran melalui dinas-dinas terkait sehingga nanti para warga yang terkena dampak bencana didesa itu dapat merasa nyaman di tempat yang baru.
"Untuk hal ini tentu akan melibatkan Dinas Perumahan dan Pemukiman, Cipta Karya dalam hal penataan kawasaan dan fasiltas kawasan baru dilakokasi," ujarnya.
Namun dalam kunjungan anggota mereka ini kelapangan mereka sangat menyesalkan tidak adanya menjumpai instansi Provinsi padahal perhatian ini seyogianya ada unsur pemerintah sehingga dapat memudahkan koordinasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Bidang Pembangunan, Sutrisno Pangaribuan yang didampingi anggota DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar dari partai PKS di Panyabungan Jumat (19/10) usai meninjau lokasi banjir di Desa Muara Saladi Kecamatan Ulu Pungkut, Madina.
"Kami akan mengupayakan penempatan dana penanggulangan bencana di SKPD terkait di Provinsi sehingga ketika nantinya terjadi bencana dinas-dinas terkait tidak harus menunggu pembahasan anggaran baru melakukan perbaikan dilapangan," kata politisi dari partai PDIP itu.
Dia menilai dengan diposkannya anggaran bencana ini nanti di instansi-instansi terkait akan dapat mempermudah instansi itu melakukan langkah-langkah cepat untuk penanggulangan bencana bila sewaktu-waktu terjadi.
Dalam kunjungan anggota DPRD dari Dapil Sumut VII ke Madina ini selain sebagai bentuk perhatian DPRD juga untuk merespon hal-hal yang bersifat segera dilakukan oleh DPRD Sumut karena saat ini dalam pembahasan APBD 2019.
Dia menyebutkan, dalam peninjauan mereka ke lokasi banjir di Desa Muara Saladi ada banyak hal yang harus direspon segera baik dari Dinas PU dan dinas lain salah satunya adalah pengamanan jalan yang menuju Kecamatan Ulu Pungkut yang mana saat ini ada beberapa ruas badan jalannya sangat kecil sehingga perlu diperlebar.
"Untuk hal ini kepada Bupati sudah saya sampaikan untuk membuat surat kepada kami sehingga akan kami sampaikan kepada Gubsu melalui dinas terkait," ujarnya.
Sedangkan untuk relokasi Desa yang terkena dampak bencana ketempat yang aman DPRD Sumut akan mengupayakan pengalokasian anggaran melalui dinas-dinas terkait sehingga nanti para warga yang terkena dampak bencana didesa itu dapat merasa nyaman di tempat yang baru.
"Untuk hal ini tentu akan melibatkan Dinas Perumahan dan Pemukiman, Cipta Karya dalam hal penataan kawasaan dan fasiltas kawasan baru dilakokasi," ujarnya.
Namun dalam kunjungan anggota mereka ini kelapangan mereka sangat menyesalkan tidak adanya menjumpai instansi Provinsi padahal perhatian ini seyogianya ada unsur pemerintah sehingga dapat memudahkan koordinasi.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018