Taput (Antaranews Sumut) - Kepala Inspektorat Tapanuli Utara, Manoras Taraja mengungkapkan, sebanyak Rp.3 miliar lebih anggaran dana desa yang menjadi poin temuan pihaknya atas penggunaan anggaran dengan nilai total Rp.180,6 miliar pada 2017, berhasil dikembalikan ke kas desa.
"Sejumlah Rp.3.065.519.000, anggaran dana desa pada 2017, telah berhasil dikembalikan ke kas desa," ungkap Manoras kepada Antara, Jumat.
Besaran nilai pengembalian tersebut merupakan tindaklanjut hasil temuan atas penyimpangan penggunaan anggaran dana pada 241 desa yang tersebar di 15 kecamatan se-Taput.
"Bentuk penyimpangan penggunaan dana desa yang berhasil diidentifikasi terdiri atas kekurangan volume pekerjaan, serta pajak kegiatan yang tidak setorkan," ujarnya.
Berdasarkan nilai besaran pengembalian dana, penyimpangan penggunaan anggaran paling banyak ditemukan terjadi di Kecamatan Sipahutar dengan nilai pengembalian sebesar Rp.832.784.000, diikuti Kecamatan Pangaribuan senilai Rp.573.858.000.
Posisi ketiga dengan nilai pengembalian terbanyak terjadi di Kecamatan Pahae Julu sebanyak Rp.277.315.000, kemudian Kecamatan Siborongborong sejumlah Rp.257.962.000, dan Kecamatan Tarutung sebanyak Rp.210 juta, pada posisi kelima.
Selanjutnya, Kecamatan Parmonangan senilai Rp.190.225.000 di urutan keenam, Kecamatan Siatasbarita sebanyak Rp.166.896.000, dan Kecamatan Sipoholon sebanyak Rp.147.000.000, di urutan kedelapan.
Sementara urutan kesembilan pengembalian dana desa terbanyak ada pada Kecamatan Adiankoting senilai Rp.106.630.000, diikuti Kecamatan Garoga sebanyak Rp.76.053.000, juga Kecamatan Purbatua sebesar Rp.74.289.000, berada di urutan kesebelas.
Dan empat urutan paling bawah dalam nilai pengembalian dana desa, terdiri dari Kecamatan Pahae Jae senilai Rp.60.743.000, Kecamatan Pagaran Rp.58.016.000, Kecamatan Simangumban Rp.21.090.000, serta Kecamatan Muara dengan keberadaan 15 desa, yang hanya dikenakan sanksi pengembalian dana desa sejumlah Rp.12.928.000.
"Harapan ke depan, setiap kepala desa mampu merencanakan penggunaan dana desa dengan baik sehingga manfaatnya akan lebih dirasakan oleh masyarakat," pungkas Manoras.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Sejumlah Rp.3.065.519.000, anggaran dana desa pada 2017, telah berhasil dikembalikan ke kas desa," ungkap Manoras kepada Antara, Jumat.
Besaran nilai pengembalian tersebut merupakan tindaklanjut hasil temuan atas penyimpangan penggunaan anggaran dana pada 241 desa yang tersebar di 15 kecamatan se-Taput.
"Bentuk penyimpangan penggunaan dana desa yang berhasil diidentifikasi terdiri atas kekurangan volume pekerjaan, serta pajak kegiatan yang tidak setorkan," ujarnya.
Berdasarkan nilai besaran pengembalian dana, penyimpangan penggunaan anggaran paling banyak ditemukan terjadi di Kecamatan Sipahutar dengan nilai pengembalian sebesar Rp.832.784.000, diikuti Kecamatan Pangaribuan senilai Rp.573.858.000.
Posisi ketiga dengan nilai pengembalian terbanyak terjadi di Kecamatan Pahae Julu sebanyak Rp.277.315.000, kemudian Kecamatan Siborongborong sejumlah Rp.257.962.000, dan Kecamatan Tarutung sebanyak Rp.210 juta, pada posisi kelima.
Selanjutnya, Kecamatan Parmonangan senilai Rp.190.225.000 di urutan keenam, Kecamatan Siatasbarita sebanyak Rp.166.896.000, dan Kecamatan Sipoholon sebanyak Rp.147.000.000, di urutan kedelapan.
Sementara urutan kesembilan pengembalian dana desa terbanyak ada pada Kecamatan Adiankoting senilai Rp.106.630.000, diikuti Kecamatan Garoga sebanyak Rp.76.053.000, juga Kecamatan Purbatua sebesar Rp.74.289.000, berada di urutan kesebelas.
Dan empat urutan paling bawah dalam nilai pengembalian dana desa, terdiri dari Kecamatan Pahae Jae senilai Rp.60.743.000, Kecamatan Pagaran Rp.58.016.000, Kecamatan Simangumban Rp.21.090.000, serta Kecamatan Muara dengan keberadaan 15 desa, yang hanya dikenakan sanksi pengembalian dana desa sejumlah Rp.12.928.000.
"Harapan ke depan, setiap kepala desa mampu merencanakan penggunaan dana desa dengan baik sehingga manfaatnya akan lebih dirasakan oleh masyarakat," pungkas Manoras.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018