Langkat, (Antaranews Sumut) - Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terjun langsung melakukan investigasi, monitoring, evaluasi terhadap laporan masyarakat soal adanya indikasi penyalahgunaan dana desa.
Ketua Tim Satuan Tugas Dana Desa Muhammad Maroef Irthany, di Stabat, Sabtu, mengatakan sudah sejak Rabu (19/9) mereka berada di Kabupaten Langkat, menindaklanjuti adanya laporan pengaduan amsyarakat dalam rangka menimalisasi kebocoran.
Satgas DD juga hadir untuk memastikan penyerapan DD berjalan secara optimal. Tidak semua pengaduan mengandung unsur kebenaran, oleh karenanya haruas dilakukan penelusuran secara mendalam dilapangan, katanya.
"Kami memprioritaskan pengaduan memiliki dasar dan alat bukti yang kuat dan mencantumkan indititas pelapor ataupun pengadu," sambungnya.
Disebutkannya juga, apabila temuan dilapangan terjadi pelanggaran akibat ketidakmampuan atau ketidakpahaman perangkat desadalam mengelola anggaran, selanjutnya Kemendes PDTT akan melakukan pelatihan dan pendampingan.
"Jika ditemukan indikasi kuat tindakan pidana korupsi maka oknum pelaku akan ditindak tegas diserahkan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses lebih lanjut," katanya.
Menyangkut adanya laporan dugaan pungutan Rp 300 Jutadiseluruh desa Kabupaten Langkat dalam pemeriksaannya antara pelapor dan terlaporDesa Sukadamai Kecamatan Hinai, maka tidak ditemukan satupun bukti kuat yang mendukung tudingan pelapor.
"Memastikan hal itu tim Satgas DD bersama Inspektorat Daerah, Kepolisian, melakukan pemeriksaan beebrapa paket pekerjaan di enam Dusun di Desa Sukadamai Kecamatan Hinai, hasil audit tidak ditemukan penyimpangan," tegasnya, ketika bertemua dengan Asisten Pemerintahan Pemkab Langkat Abdul Karim, di kantor Bupati di Stabat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jaya Sitepu mengatakan MoU yang dilakukan Kemendes PDTT, Kemnedagri, Polri sangat membantu, dimana dana desa yang sebesar itu sangat dibantu pengawalannya.
Tentu dengan adanya tim Satgas iDD ini turun langsung melapangan sudah ditindaklanjuti laporan warga, namun indikasi kerugian tidak ada ditemukan.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Ketua Tim Satuan Tugas Dana Desa Muhammad Maroef Irthany, di Stabat, Sabtu, mengatakan sudah sejak Rabu (19/9) mereka berada di Kabupaten Langkat, menindaklanjuti adanya laporan pengaduan amsyarakat dalam rangka menimalisasi kebocoran.
Satgas DD juga hadir untuk memastikan penyerapan DD berjalan secara optimal. Tidak semua pengaduan mengandung unsur kebenaran, oleh karenanya haruas dilakukan penelusuran secara mendalam dilapangan, katanya.
"Kami memprioritaskan pengaduan memiliki dasar dan alat bukti yang kuat dan mencantumkan indititas pelapor ataupun pengadu," sambungnya.
Disebutkannya juga, apabila temuan dilapangan terjadi pelanggaran akibat ketidakmampuan atau ketidakpahaman perangkat desadalam mengelola anggaran, selanjutnya Kemendes PDTT akan melakukan pelatihan dan pendampingan.
"Jika ditemukan indikasi kuat tindakan pidana korupsi maka oknum pelaku akan ditindak tegas diserahkan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses lebih lanjut," katanya.
Menyangkut adanya laporan dugaan pungutan Rp 300 Jutadiseluruh desa Kabupaten Langkat dalam pemeriksaannya antara pelapor dan terlaporDesa Sukadamai Kecamatan Hinai, maka tidak ditemukan satupun bukti kuat yang mendukung tudingan pelapor.
"Memastikan hal itu tim Satgas DD bersama Inspektorat Daerah, Kepolisian, melakukan pemeriksaan beebrapa paket pekerjaan di enam Dusun di Desa Sukadamai Kecamatan Hinai, hasil audit tidak ditemukan penyimpangan," tegasnya, ketika bertemua dengan Asisten Pemerintahan Pemkab Langkat Abdul Karim, di kantor Bupati di Stabat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jaya Sitepu mengatakan MoU yang dilakukan Kemendes PDTT, Kemnedagri, Polri sangat membantu, dimana dana desa yang sebesar itu sangat dibantu pengawalannya.
Tentu dengan adanya tim Satgas iDD ini turun langsung melapangan sudah ditindaklanjuti laporan warga, namun indikasi kerugian tidak ada ditemukan.***4***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018