Taput (Antaranews Sumut) - Kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Eliston Lumbantobing mengungkapkan, hingga saat ini, serapan anggaran dana desa untuk penyaluran tahap kedua masih diangka 7,86 persen atau Rp.5.164.150.400.
"Untuk penyaluran dana desa tahap dua, besarannya masih Rp.5.164.150.400, atau 7,86 persen," ungkap Eliston, Jumat.
Dikatakan, penyaluran anggaran tersebut diterima oleh sejumlah 19 desa dari sebanyak 40 desa yang pencairan anggarannya telah diajukan.
"Saat ini, 21 desa lainnya yang telah diajukan menunggu pencairan," ujarnya.
Menurut Eliston, minimnya serapan anggaran atas nilai pagu penyaluran tahap dua sebanyak Rp.65.668.703.200, disebabkan oleh persoalan sumber daya aparatur desa dalam memahami sistem informasi keuangan desa.
"Penyebab utamanya adalah kurangnya sumber daya aparatur desa yang memahami teknis menginput data penggunaan anggaran tahap pertama pada APBDes ke dalam sistem administrasi keuangan desa," terangnya.
Padahal, pelatihan dan pendampingan terkait penguasaan sistem keuangan tersebut diakuinya telah berulangkali dilaksanakan.
"Meski demikian, setiap kepala desa akan segera disurati untuk melakukan upaya percepatan dalam mengejar realisasi anggaran dan pemanfaatan dana desa dimaksud," jelasnya.
Hal tersebut diharapkan menjadi solusi sebelum sistem keuangan yang dinilai lebih mudah dipahami aparatur desa mendapat penerapan secara nasional pada 2019.
"Segera, pelibatan seluruh stakholder akan lebih ditekankan agar kendala yang ada mampu diatasi sehingga anggaran dapat diserap semaksimal mungkin," sebutnya.
Langkah tersebut akan ditempuh untuk menghindari sanksi yang diatur dalam Permenkeu, dimana setiap desa dengan silpa anggaran diatas 30 persen akan dikenakan pengurangan alokasi anggaran.
Berdasarkan data, 241 desa se-Tapanuli Utara mendapatkan total pagu dana desa sebesar Rp.164.171.758.000 di 2018.
Anggaran yang disalurkan dalam tiga tahap dengan persentase 20:40:40, telah tersalur senilai Rp.32.548.457.400 atau 99,13 persen, dari total pagu tahap pertama Rp.32.834.351.600.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Untuk penyaluran dana desa tahap dua, besarannya masih Rp.5.164.150.400, atau 7,86 persen," ungkap Eliston, Jumat.
Dikatakan, penyaluran anggaran tersebut diterima oleh sejumlah 19 desa dari sebanyak 40 desa yang pencairan anggarannya telah diajukan.
"Saat ini, 21 desa lainnya yang telah diajukan menunggu pencairan," ujarnya.
Menurut Eliston, minimnya serapan anggaran atas nilai pagu penyaluran tahap dua sebanyak Rp.65.668.703.200, disebabkan oleh persoalan sumber daya aparatur desa dalam memahami sistem informasi keuangan desa.
"Penyebab utamanya adalah kurangnya sumber daya aparatur desa yang memahami teknis menginput data penggunaan anggaran tahap pertama pada APBDes ke dalam sistem administrasi keuangan desa," terangnya.
Padahal, pelatihan dan pendampingan terkait penguasaan sistem keuangan tersebut diakuinya telah berulangkali dilaksanakan.
"Meski demikian, setiap kepala desa akan segera disurati untuk melakukan upaya percepatan dalam mengejar realisasi anggaran dan pemanfaatan dana desa dimaksud," jelasnya.
Hal tersebut diharapkan menjadi solusi sebelum sistem keuangan yang dinilai lebih mudah dipahami aparatur desa mendapat penerapan secara nasional pada 2019.
"Segera, pelibatan seluruh stakholder akan lebih ditekankan agar kendala yang ada mampu diatasi sehingga anggaran dapat diserap semaksimal mungkin," sebutnya.
Langkah tersebut akan ditempuh untuk menghindari sanksi yang diatur dalam Permenkeu, dimana setiap desa dengan silpa anggaran diatas 30 persen akan dikenakan pengurangan alokasi anggaran.
Berdasarkan data, 241 desa se-Tapanuli Utara mendapatkan total pagu dana desa sebesar Rp.164.171.758.000 di 2018.
Anggaran yang disalurkan dalam tiga tahap dengan persentase 20:40:40, telah tersalur senilai Rp.32.548.457.400 atau 99,13 persen, dari total pagu tahap pertama Rp.32.834.351.600.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018