Tanjungbalai, Sumut, 7/8 (Antara) - Peran serta berbagai lembaga masyarakat sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak untuk hidup secara terhormat.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai Haslina Dyas, Selasa, ketika membuka sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender tahun 2018.
Haslina mengatakan, kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia dan bertujuan agar kaum perempuan hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup, serta tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki.
Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lainnya.
"Untuk itu, peserta sosialisasi dari individu mau pun kalangan lembaga kemasyarakatan kedepannya diharapkan berperan aktif dan bersinergi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial masyarakat," ujar Haslina Dyas.
Salah satu perperan aktif dan sinergitas tersebut seperti mencegah mau pun penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural terhadap perempuan dan anak. Karena dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan/anak.
Nara sumber dari Forum Komunikasi Partisifasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK-PUSPA) Sumut Misran Lubis mengungkapkan, keterlibatan masyarakat mewujudkan keadilan/kesetaraan gender melalui pembentukan dan penguatan FK-PUSPA yang melibatkan unsur lembaga masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
Dengan adanya FK-PUSPA itu diharapkan akan bermuara pada perwujudan 3ends yakni, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.
“Hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersinergi dengan organisasi atau lembaga masyarakat di Tanjungbalai yang bersifat promotif, preventif, dan kreatif, kemitraan sebagai aspek kebutuhan dasar serta penguatan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender," kata Misran.***4***(KR-YWK)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai Haslina Dyas, Selasa, ketika membuka sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender tahun 2018.
Haslina mengatakan, kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia dan bertujuan agar kaum perempuan hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup, serta tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki.
Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lainnya.
"Untuk itu, peserta sosialisasi dari individu mau pun kalangan lembaga kemasyarakatan kedepannya diharapkan berperan aktif dan bersinergi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial masyarakat," ujar Haslina Dyas.
Salah satu perperan aktif dan sinergitas tersebut seperti mencegah mau pun penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural terhadap perempuan dan anak. Karena dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan/anak.
Nara sumber dari Forum Komunikasi Partisifasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK-PUSPA) Sumut Misran Lubis mengungkapkan, keterlibatan masyarakat mewujudkan keadilan/kesetaraan gender melalui pembentukan dan penguatan FK-PUSPA yang melibatkan unsur lembaga masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
Dengan adanya FK-PUSPA itu diharapkan akan bermuara pada perwujudan 3ends yakni, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.
“Hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersinergi dengan organisasi atau lembaga masyarakat di Tanjungbalai yang bersifat promotif, preventif, dan kreatif, kemitraan sebagai aspek kebutuhan dasar serta penguatan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender," kata Misran.***4***(KR-YWK)
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018