Medan (Antaranews Sumut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara minta Sekretaris Daerah Provinsi Sumut yang baru Sabrina untuk mengevaluasi kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sangat banyak `PR` bagi Sekdaprov Sumut yang baru akibat lemah kinerja SKPD yang ada," kata Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli, di Medan, Senin.
Ia mengatakan, meski menjadi perempuan pertama sebagai Sekdaprov Sumut, namun pihaknya berkeyakinan Sabrina memiliki keberanian dan ketegasan yang dibutuhkan sebagai "komandan" SKPD.
Apalagi Sabrina juga memiliki pengalaman tugas yang cukup banyak di jajaran Pemprov Sumut, sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan SKPD yang ada.
Berdasarkan rekomendasi Pansus LKPJ yang dibentuk DPRD Sumut, ditemukan catatan mengenai kinerja SKPD jajaran Pemprov Sumut.
Karena itu, dengan keberanian dan pengalaman tersebut, pihaknya mengharapkan Sekdaprov Sumut dapat melakukan evaluasi dan menyampaikan rekomendasi kepada gubernur Sumut yang akan dipilih pada 27 Juni 2018.
"Siapa pun yang terpilih nanti, hasil evaluasi dan rekomendasi itu harus disampaikan," katanya.
Menurut Nezar, berdasarkan pemantauan dan proses koordinasi dengan eksekutif, cukup banyak SKPD yang kurang profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugas.
Ia mencontohkan pola kerja Dinas Pendapatan Daerah yang kini diubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang masih mengacu pada Pajak Kendaraan Bermotor.
Akibatnya, penerimaan Pemprov Sumut tidak berkembang dengan baik karena hanya mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor yang dijadikan primadona dan terkesan mengabaikan potensi pendapatan daerah lainnya.
"Potensi penerimaan lain cukup besar, tetapi sepertinya mereka puas dengan Pajak Kendaraan Bermotor saja," ujar politisi Partai NasDem itu pula.
Pihaknya menilai ada juga pimpinan SKPD yang mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan Sumut, bahkan terkesan tidak peduli kedinasannya.
Ia mencontohkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang kurang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, akibat pimpinannya sibuk mengikuti Lemhannas.
"Sementara jajarannya diduga `bermain` dengan perusahaan nakal yang terindikasi mencemari lingkungan," ujar Nezar Djoeli.
Budisantoso Budiman
(T.I023/B/B014/B014) 18-06-2018 10:25:23
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Sangat banyak `PR` bagi Sekdaprov Sumut yang baru akibat lemah kinerja SKPD yang ada," kata Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli, di Medan, Senin.
Ia mengatakan, meski menjadi perempuan pertama sebagai Sekdaprov Sumut, namun pihaknya berkeyakinan Sabrina memiliki keberanian dan ketegasan yang dibutuhkan sebagai "komandan" SKPD.
Apalagi Sabrina juga memiliki pengalaman tugas yang cukup banyak di jajaran Pemprov Sumut, sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan SKPD yang ada.
Berdasarkan rekomendasi Pansus LKPJ yang dibentuk DPRD Sumut, ditemukan catatan mengenai kinerja SKPD jajaran Pemprov Sumut.
Karena itu, dengan keberanian dan pengalaman tersebut, pihaknya mengharapkan Sekdaprov Sumut dapat melakukan evaluasi dan menyampaikan rekomendasi kepada gubernur Sumut yang akan dipilih pada 27 Juni 2018.
"Siapa pun yang terpilih nanti, hasil evaluasi dan rekomendasi itu harus disampaikan," katanya.
Menurut Nezar, berdasarkan pemantauan dan proses koordinasi dengan eksekutif, cukup banyak SKPD yang kurang profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugas.
Ia mencontohkan pola kerja Dinas Pendapatan Daerah yang kini diubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang masih mengacu pada Pajak Kendaraan Bermotor.
Akibatnya, penerimaan Pemprov Sumut tidak berkembang dengan baik karena hanya mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor yang dijadikan primadona dan terkesan mengabaikan potensi pendapatan daerah lainnya.
"Potensi penerimaan lain cukup besar, tetapi sepertinya mereka puas dengan Pajak Kendaraan Bermotor saja," ujar politisi Partai NasDem itu pula.
Pihaknya menilai ada juga pimpinan SKPD yang mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan Sumut, bahkan terkesan tidak peduli kedinasannya.
Ia mencontohkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang kurang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, akibat pimpinannya sibuk mengikuti Lemhannas.
"Sementara jajarannya diduga `bermain` dengan perusahaan nakal yang terindikasi mencemari lingkungan," ujar Nezar Djoeli.
Budisantoso Budiman
(T.I023/B/B014/B014) 18-06-2018 10:25:23
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018