Medan, (Antaranews Sumut) - Komisi Pembentasan Korupsi meminta kepala daerah dan peserta pilkada untuk menjauhi berbagai konflik kepentingan yang dapat merusaknya program pembangunan.
Dalam pembekalan antikorupsi di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut di Medan, Selasa, Wakil Ketua Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, konflik kepentingan (conflict of interest) selalu membawa hasil yang tidak baik, termasuk dalam pemerintahan.
Ia mencontohkan sebuah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat hingga triliunan rupiah.
Namun, karena ada konflik kepentingan, banyak anggaran tersebut tidak dapat dinikmati masyarakat. "Hanya sekitar 20 persen yang `menetes` (dinikmati masyarakat)," ucapnya tanpa menyebutkan nama daerah tersebut.
Menurut Saut, konflik kepentingan tersebut masih banyak menyelimuti bangsa Indonesia sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada.
Saut Situmorang mengakui jika konflik kepentingan tersebut juga sering menjadi materi pembahasan di KPK.
"Konflik ini yang menyelimuti bangsa ini. Batu bara semakin habis, lingkungan kita semakin rusak karena kita tidak bisa menghilangkan konflik itu," ujar Saut.
Karena itu, pihaknya selalu mengingatkan kepala daerah dan peserta pilkada untuk menjauhi konflik kepentingan, termasuk di Sumut.
Di hadapan Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Sumut Erry Nuradi, dan peserta pilkada, Saut Situmorang meminta seluruh kepala daerah menghindari konflik kepentingan agar mampu menjadijan provinsi itu sebagai provinsi yang sejahtera.
"Kita selalu imbau kepala daerah untuk berpolitik dengan cerdas dan berintegritas. Jauhi dari conflict of interest. Konflik kepentingan ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bisa dibatasi," tutur Saut.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar kepala daerah untuk tidak berbisnis akan memunculkan banyak kepentingan.
(T.I023/B/C004/C004) 24-04-2018 15:28:04
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Dalam pembekalan antikorupsi di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut di Medan, Selasa, Wakil Ketua Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, konflik kepentingan (conflict of interest) selalu membawa hasil yang tidak baik, termasuk dalam pemerintahan.
Ia mencontohkan sebuah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat hingga triliunan rupiah.
Namun, karena ada konflik kepentingan, banyak anggaran tersebut tidak dapat dinikmati masyarakat. "Hanya sekitar 20 persen yang `menetes` (dinikmati masyarakat)," ucapnya tanpa menyebutkan nama daerah tersebut.
Menurut Saut, konflik kepentingan tersebut masih banyak menyelimuti bangsa Indonesia sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada.
Saut Situmorang mengakui jika konflik kepentingan tersebut juga sering menjadi materi pembahasan di KPK.
"Konflik ini yang menyelimuti bangsa ini. Batu bara semakin habis, lingkungan kita semakin rusak karena kita tidak bisa menghilangkan konflik itu," ujar Saut.
Karena itu, pihaknya selalu mengingatkan kepala daerah dan peserta pilkada untuk menjauhi konflik kepentingan, termasuk di Sumut.
Di hadapan Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Sumut Erry Nuradi, dan peserta pilkada, Saut Situmorang meminta seluruh kepala daerah menghindari konflik kepentingan agar mampu menjadijan provinsi itu sebagai provinsi yang sejahtera.
"Kita selalu imbau kepala daerah untuk berpolitik dengan cerdas dan berintegritas. Jauhi dari conflict of interest. Konflik kepentingan ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bisa dibatasi," tutur Saut.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar kepala daerah untuk tidak berbisnis akan memunculkan banyak kepentingan.
(T.I023/B/C004/C004) 24-04-2018 15:28:04
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018