Medan, (Antaranews Sumut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan menyusun Ranperda tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk.
"Kami ingin jangan ada lagi penggusuran terhadap rumah penduduk di Kota Medan dan sebelum pemerintah menyediakan tempat penggantinya," kata Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan 2019 di Medan, Sumatera Utara, Senin.
Karena setiap ada penggusuran, menurut dia, maka banyak masyarakat yang mengadu ke DPRD Medan.
"Kita menginginkan jangan sampai ada lagi tangisan air mata akibat dari penggusuran rumah warga tersebut," ujar Henry.
Selain itu ke depan agar seluruh pengurusan perizinan di kelurahan dapat dipermudah dan ada biaya resmi yang dibuat dalam bentuk peraturan wali kota (perwal) untuk menjadi pegangan.
"Biaya tersebut akan menjadi acuan resmi saat melakukan pengurusan perizinan," katanya.
Mengenai keberadaan Kantor Dinas Perpustakaan Kota Medan yang lokasinya berdampingan dengan Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Medan, Henry mengatakan, pelayanan administrasi penduduk dapat lebih maksimal.
Baca juga: Pemkab Batang Hari Belajar E-Planing ke Medan
Selain itu, juga dibutuhkan lokasi yang luas dan lebih baik Dinas Perpustakaan Kota Medan dipindahkan ke daerah Medan Utara.
"Kami sudah pernah menyampaikan kepada wali kota Medan untuk memindahkan kantor Dinas Perpustakaan Kota Medan ke daerah Medan Utara, sehingga daerah tersebut memiliki gedung perpustakaan untuk menarik simpatik anak-anak dan pemuda di sana untuk gemar membaca," katanya.
Ia mengatakan, eks gedung perpustakaan tersebut, disatukan dengan gedung Disdukcapil Kota Medan.
"Melalui musrenbang tersebut, Pemkot Medan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat agar lebih baik lagi, sehingga tumbuh dan berkembang lebih progresif," kata Ketua DPRD Medan.
.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Kami ingin jangan ada lagi penggusuran terhadap rumah penduduk di Kota Medan dan sebelum pemerintah menyediakan tempat penggantinya," kata Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan 2019 di Medan, Sumatera Utara, Senin.
Karena setiap ada penggusuran, menurut dia, maka banyak masyarakat yang mengadu ke DPRD Medan.
"Kita menginginkan jangan sampai ada lagi tangisan air mata akibat dari penggusuran rumah warga tersebut," ujar Henry.
Selain itu ke depan agar seluruh pengurusan perizinan di kelurahan dapat dipermudah dan ada biaya resmi yang dibuat dalam bentuk peraturan wali kota (perwal) untuk menjadi pegangan.
"Biaya tersebut akan menjadi acuan resmi saat melakukan pengurusan perizinan," katanya.
Mengenai keberadaan Kantor Dinas Perpustakaan Kota Medan yang lokasinya berdampingan dengan Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Medan, Henry mengatakan, pelayanan administrasi penduduk dapat lebih maksimal.
Baca juga: Pemkab Batang Hari Belajar E-Planing ke Medan
Selain itu, juga dibutuhkan lokasi yang luas dan lebih baik Dinas Perpustakaan Kota Medan dipindahkan ke daerah Medan Utara.
"Kami sudah pernah menyampaikan kepada wali kota Medan untuk memindahkan kantor Dinas Perpustakaan Kota Medan ke daerah Medan Utara, sehingga daerah tersebut memiliki gedung perpustakaan untuk menarik simpatik anak-anak dan pemuda di sana untuk gemar membaca," katanya.
Ia mengatakan, eks gedung perpustakaan tersebut, disatukan dengan gedung Disdukcapil Kota Medan.
"Melalui musrenbang tersebut, Pemkot Medan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat agar lebih baik lagi, sehingga tumbuh dan berkembang lebih progresif," kata Ketua DPRD Medan.
.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018