Panyabungan (Antaranews Sumut) - Untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang berintegritas, Polres Mandailing Natal bersama dengan insan pers yang ada di Mandailing Natal deklarasikan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan.
Dalam deklarasi yang dilaksanakan di aula Pesat Gatra Polres Mandailing Natal tersebut turut dihadiri oleh Kapolres, Akbp, Martri Sonny, S.Ik. MH, Wakapolres, Kompol Tongku Bosar Pane, Ketua Kpu, Agussalam Nasution, Ketua Panwaslu, Hendri Pulungan dan Ketua Pwi, Sarmin Harahap beserta sejumlah Kasat dan Kabag di jajaran Polres Madina serta sejumlah organisasi pers lainnya.
Kapolres Mandailing Natal, Akbp, Martri Sonny mengatakan, dalam mengamankan pilkada Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara selain menurunkan personil untuk melaksanakan pengamanan, Polres Mandailing Natal juga melakukan deklarasi politisasi suku agama ras dan antar golongan.
Deklarasi ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya pemberitaan yang berbau SARA di dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018 khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.
"Untuk meminimalisir terjadinya pemberitaan SARA, Polres Mandailing Natal bersama sejumlah wartawan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal adakan Deklarasi Pemberitaan Pilkada Damai Tanpa SARA," katanya.
Dalam Deklarasi tersebut sejumlah perwakilan wartawan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal juga melakukan penandatanganan pernyataan bersama Deklarasi Pemberitaan Pilkada Damai Tanpa SARA.
Sementara itu, Ketua PWI Madina, Sarmin Harahap menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Polres Madina yang telah melaksanakan kegiatan tersebut karena sangat baik dan sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 khususnya di Madina.
"Kegiatan ini sangat baik, namun kita juga mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini juga dilaksanakan di sejumlah wilayah yang ada di Madina sehingga para wartawan yang berdomisili dikecamatan-kecamatan juga dapat mengetahui betapa pentingnya Pilkada yang damai," harap Sarmin.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Dalam deklarasi yang dilaksanakan di aula Pesat Gatra Polres Mandailing Natal tersebut turut dihadiri oleh Kapolres, Akbp, Martri Sonny, S.Ik. MH, Wakapolres, Kompol Tongku Bosar Pane, Ketua Kpu, Agussalam Nasution, Ketua Panwaslu, Hendri Pulungan dan Ketua Pwi, Sarmin Harahap beserta sejumlah Kasat dan Kabag di jajaran Polres Madina serta sejumlah organisasi pers lainnya.
Kapolres Mandailing Natal, Akbp, Martri Sonny mengatakan, dalam mengamankan pilkada Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara selain menurunkan personil untuk melaksanakan pengamanan, Polres Mandailing Natal juga melakukan deklarasi politisasi suku agama ras dan antar golongan.
Deklarasi ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya pemberitaan yang berbau SARA di dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018 khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.
"Untuk meminimalisir terjadinya pemberitaan SARA, Polres Mandailing Natal bersama sejumlah wartawan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal adakan Deklarasi Pemberitaan Pilkada Damai Tanpa SARA," katanya.
Dalam Deklarasi tersebut sejumlah perwakilan wartawan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal juga melakukan penandatanganan pernyataan bersama Deklarasi Pemberitaan Pilkada Damai Tanpa SARA.
Sementara itu, Ketua PWI Madina, Sarmin Harahap menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Polres Madina yang telah melaksanakan kegiatan tersebut karena sangat baik dan sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 khususnya di Madina.
"Kegiatan ini sangat baik, namun kita juga mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini juga dilaksanakan di sejumlah wilayah yang ada di Madina sehingga para wartawan yang berdomisili dikecamatan-kecamatan juga dapat mengetahui betapa pentingnya Pilkada yang damai," harap Sarmin.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018