Tanjungbalai deklarasi tolak politik uang-sara

           

Deklarasi dihadiri Ketua Panwaslih Kota Tanjungbalai Dedi Hendrawan, mewakili Wali Kota Asiten I Ahmad Sanaan, Kapolres Tanjungbalai AKBP Tri Setyadi Artono, Komisioner KPU Tanjunhbalai Gustan Pasaribu, mewakil Kodim 0208/AS, pengurus Partai Politik, Panwascam dan PPL se Kota Tanjungbalai, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda dan undangan lainnya.  

          

 Kapolres Tanjungbalai AKBP Tri Setyadi Aryono mengapresiasi deklarasi menolak politik uang dan sara baik langsung mau pun melalui media sosial karena menjadi "racun" dalam demokrasi serta merusak sendi kebangsaan. 

          

 Kapolres mengimbau semua pihak sama-sama berkomitmen melaksanakan isi deklarasi, termasuk Polri, TNI dan ASN harus tetap menjaga netralitas agar Pilkada Sumatera Utara berjalan aman, tertib dan kondusif. 

            

Panwaslih diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serius dalam pengawasan, bijak dan arif serta objektif dalam menjalankan tugas fungsinya sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan yang ada. 

           

 "Tidak usah takut, jika ada intimidasi dan upaya pelanggaran oleh oknum tidak bertanggung jawab, silakan laporkan secara berjenjang. Maksimalkan fungsi Sentra Gakkumdu dab jalankan tugas dengan amanah," ujar Tri Setyadi mengapresiasi.

          

 Mewujudkan Pilkada Berintegritas merupakan tanggung jawab bersama sehingga pihaknya menjamin netralitas Polres Tanjungbalai dan jajaran selama tahapan Pilkada berlangsung. 

          

 "Kami bersama TNI siap mengamankan semua tahapan Pilkada. Demikian juga semua pihak diharapkan berkontribusi mewujudkan Pilkada Sumatera Utara yang aman, lancar serta terhindar dai politik uang dan isu sara," ujar Tri Setyadi.

       

 Asisten I Pemkot Tanjungbalai Ahmad Sanaan mengajak seluruh pihak untuk mensukseskan Pilkada karena kepedulian masyarakat untuk mengawasi pemilihan kepala daerah merupakan modal awal menyukseskan Pilkada berintegritas. 

          

 "Mari terus kita kawal dan sukseskan seluruh proses pesta demokrasi rakyat ini menjadi Pilkada yang tidak tercemar politik uang dan sara," ujar Ahmad Sanaan.

            

Ketua Panwaslih Kota Tanjungbalai Dedi Hendrawan mengatakan, komitmen menolak dan melawan praktik politik uang serta politisasi sara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 merupakan kunci untuk menciptakan semua tahapan Pilkada bebas dari politik transaksional dan politisasi sara dalam kampanye.

         

 Menurut dia, Bawaslu bersama jajaran memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan intergeritas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terhindar dari politik uang dan politisasi sara karena menjadi hambatan Pilkada berkualitas, serta menjadi musuh bersama karena berpotensi menciptakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

       

 "Politik uang merupakan potensi kerawanan terbesar yang hampir terjadi di seluruh daerah pada setiap Pemilu. Praktik politik uang seperti bagi-bagi uang bagi-bagi barang seperti sembako mau pun bangunan harus kita tolak secara bersama-sama" tegas Dedi.