Medan, 10/10 (Antara) - Direktorat Jenderal Pajak-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menandatangani kesepakatan bersama tentang inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan, penghimpunan data, informasi perpajakan, dan penerapan informasi status wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan.
"Kerja sama dinilai penting karena peran masyarakat dalam membayar pajak menjadi pondasi utama pembangunan ditengah kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak masih tergolong rendah,"ujar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi di Medan, Selasa.
Dia mengatakan itu usai menandatangani kesepakatan dengan Kepala Kanwil Direktrorat Henderal Pajak (DJP) Sumut I, Mukhtar dan Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut II, Tri Bowo di Kantor Kanwil DJP Sumut I.
Erry memberi contoh perlunya pajak yang tercermin dari struktur APBN, dimana 75 persen penerimaan berasal dari pajak.
Namun, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah yang ditandai dengan masih belum maksimalnya penerimaan.
"Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak memang diperlukan edukasi dan itu bisa dilakukan sejak dini atau dari mulai di bangku sekolah,"katanya.
Kesepakatan di bidang inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan juga mengacu pada adanya program meningkakan kesadaran pembayaran pajak oleh Dirjen Pajak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi .
"Implementasi kerja sama di Sumut nantinya diusulkan menjadi salah satu muatan lokal, karena memang pendidikan pajak perlu disosialisasikan,"ujar Erry.
Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar, mengatakan, target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp19,3 triliun .
Sementara target penerimaan untuk Sumut II sebesar Rp5,5 triliun.
"Dari target penerimaan pajak Sumut I tahun 2017 yang sebesar Rp19,3 triliun itu, baru terealisasi sebesar 60 persen atau sekitar Rp12 triliun,"katanya.
Kanwil DJP Pajak I berharap terus mendapat dukungan dengan kesadaran masyarakat membayar pajaknya sehingga target bisa terealisasi.
"DJP Pajak Sumut akan meningkatkan edukasi mulai dari pelajar tingkat SD hingga perguruan tinggi, ujar Mukhtar.
Program `Pajak Bertutur` misalnya telah digelar di beberapa perguruan tinggi. ***3***
(T.E016/B/B015/B015) 10-10-2017 19:08:47
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Kerja sama dinilai penting karena peran masyarakat dalam membayar pajak menjadi pondasi utama pembangunan ditengah kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak masih tergolong rendah,"ujar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi di Medan, Selasa.
Dia mengatakan itu usai menandatangani kesepakatan dengan Kepala Kanwil Direktrorat Henderal Pajak (DJP) Sumut I, Mukhtar dan Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut II, Tri Bowo di Kantor Kanwil DJP Sumut I.
Erry memberi contoh perlunya pajak yang tercermin dari struktur APBN, dimana 75 persen penerimaan berasal dari pajak.
Namun, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah yang ditandai dengan masih belum maksimalnya penerimaan.
"Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak memang diperlukan edukasi dan itu bisa dilakukan sejak dini atau dari mulai di bangku sekolah,"katanya.
Kesepakatan di bidang inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan juga mengacu pada adanya program meningkakan kesadaran pembayaran pajak oleh Dirjen Pajak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi .
"Implementasi kerja sama di Sumut nantinya diusulkan menjadi salah satu muatan lokal, karena memang pendidikan pajak perlu disosialisasikan,"ujar Erry.
Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar, mengatakan, target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp19,3 triliun .
Sementara target penerimaan untuk Sumut II sebesar Rp5,5 triliun.
"Dari target penerimaan pajak Sumut I tahun 2017 yang sebesar Rp19,3 triliun itu, baru terealisasi sebesar 60 persen atau sekitar Rp12 triliun,"katanya.
Kanwil DJP Pajak I berharap terus mendapat dukungan dengan kesadaran masyarakat membayar pajaknya sehingga target bisa terealisasi.
"DJP Pajak Sumut akan meningkatkan edukasi mulai dari pelajar tingkat SD hingga perguruan tinggi, ujar Mukhtar.
Program `Pajak Bertutur` misalnya telah digelar di beberapa perguruan tinggi. ***3***
(T.E016/B/B015/B015) 10-10-2017 19:08:47
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017