Tanjungbalai, Sumut, (11/9) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai mempertanyakan realisasi belanja bahan/peralatan di Dinas Perikanan daerah setempat, sebesar Rp1.320 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah/APBD tahun anggaran 2016.
"Realisasi anggaran belanja bahan atau peralatan untuk diserahkan kepada pihak ketiga tersebut dinilai sangat pantastis," ungkap Ketua fraksi PDI Perjuangan Herna Veva dalam sidang paripurna DPRD Tanjungbalai, Senin.
Melalui pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas ranperda LKPj APBD 2016 itu, Veva menyatakan keraguan pihaknya terhadap keberdaan pihak ketiga penerima bantuan, sehingga perlu dijelaskan oleh pemerintah kota Tanjungbalai.
Menurut dia, realisasi anggaran belanja bahan/peralatan sebesar Rp1.320 miliar atau 96,83 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.364 miliar memunculkan tanda tanya tentang jenis peralatan dan warga atau kelompok masyarakat penerimanya.
"Kami meminta agar Pemkot Tanjungbalai mejelaskan masyarakat atau pihak ketiga yang menerima bantuan ini dan dalam bentuk apa anggaran itu diserahkan kepada masyarakat," ujar Veva.
Anggota dewan itu juga mengakui, jawaban yang akan diterima dari Pemkot Tanjungbalai akan menjadi bahan pertimbangan Fraksi PDI Perjuangan melakukan cross cek dilapangan, apakah benar anggaran tersebut terealisasi sebagaimana mestinya.
"Fraksi PDI Perjuangan menunggu jawaban pemerintah kota terkait realisasi bantuan kepada pihak ketiga tersebut. Jawaban yang diterima pasti akan kami tindak lanjuti kebenarannya," ungkap Veva.
Sesuai catatan, pimpinan sidang paripurna Leiden Butar Butar menunda sidang hingga besok (12/9) dan akan dilanjutkan kembali dengan agenda jawaban Pemko atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Tanjungbalai.***2*** (KR-YWK)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Realisasi anggaran belanja bahan atau peralatan untuk diserahkan kepada pihak ketiga tersebut dinilai sangat pantastis," ungkap Ketua fraksi PDI Perjuangan Herna Veva dalam sidang paripurna DPRD Tanjungbalai, Senin.
Melalui pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas ranperda LKPj APBD 2016 itu, Veva menyatakan keraguan pihaknya terhadap keberdaan pihak ketiga penerima bantuan, sehingga perlu dijelaskan oleh pemerintah kota Tanjungbalai.
Menurut dia, realisasi anggaran belanja bahan/peralatan sebesar Rp1.320 miliar atau 96,83 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.364 miliar memunculkan tanda tanya tentang jenis peralatan dan warga atau kelompok masyarakat penerimanya.
"Kami meminta agar Pemkot Tanjungbalai mejelaskan masyarakat atau pihak ketiga yang menerima bantuan ini dan dalam bentuk apa anggaran itu diserahkan kepada masyarakat," ujar Veva.
Anggota dewan itu juga mengakui, jawaban yang akan diterima dari Pemkot Tanjungbalai akan menjadi bahan pertimbangan Fraksi PDI Perjuangan melakukan cross cek dilapangan, apakah benar anggaran tersebut terealisasi sebagaimana mestinya.
"Fraksi PDI Perjuangan menunggu jawaban pemerintah kota terkait realisasi bantuan kepada pihak ketiga tersebut. Jawaban yang diterima pasti akan kami tindak lanjuti kebenarannya," ungkap Veva.
Sesuai catatan, pimpinan sidang paripurna Leiden Butar Butar menunda sidang hingga besok (12/9) dan akan dilanjutkan kembali dengan agenda jawaban Pemko atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Tanjungbalai.***2*** (KR-YWK)
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017