Medan, 30/8 (Antara) - Anggota DPR RI Effendi MS Simbolon mengaku diminta banyak pihak dari Sumatera Utara untuk maju menjadi calon gubernur di daerah itu.
"Permintaan itu tentu saja diapresiasi, tetapi tentunya tidak serta merta saya mencalonkan diri," ujarnya di Medan, Rabu, sebelum didaulat bertemu dengan komunitas Citizen Lawsuit Sumut.
Apalagi, kata dia, pengalamannya saat maju menjadi calon gubernur Sumut periode lalu memberi banyak pelajaran bagi dirinya dan PDI (PDI) Perjuangan.
"Survei tentang saya memang bagus dan sebagai indikator. Tetapi jangan terburu-buru,"katanya.
PDI Perjuangan, kata dia juga semakin memahami kondisi politik di Sumut setelah belajar dari pemilihan gubernur Sumut yang lalu sehingga memang perlu dilihat kondisi.
Effendy juga mengaku hingga saat ini dirinya juga belum mendapat restu dari PDI Perjuangan.
"Yang pasti kalau mau Sumut maju, pemilihan gubernur harus `fair play`. Jangan seperti yang lalu," katanya.
Calon gubernur petahana misalnya diminta tidak menggunakan kekuasaannya untuk menarik atau mendapatkan suara.
Seperti menggunakan dana bantuan sosial (bansos) dan dana bantuan daerah bawahan atau dana bantuan keuangan provinsi.
"KPU (Komisi Pemilihan Umum)-nya juga harus jujur. Tugas LSM dan masyarakat luas harus peka untuk menekan terjadi kecurangan dalam pemilihan Gubernur Sumut," kata politisi PDI Perjuangan itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Permintaan itu tentu saja diapresiasi, tetapi tentunya tidak serta merta saya mencalonkan diri," ujarnya di Medan, Rabu, sebelum didaulat bertemu dengan komunitas Citizen Lawsuit Sumut.
Apalagi, kata dia, pengalamannya saat maju menjadi calon gubernur Sumut periode lalu memberi banyak pelajaran bagi dirinya dan PDI (PDI) Perjuangan.
"Survei tentang saya memang bagus dan sebagai indikator. Tetapi jangan terburu-buru,"katanya.
PDI Perjuangan, kata dia juga semakin memahami kondisi politik di Sumut setelah belajar dari pemilihan gubernur Sumut yang lalu sehingga memang perlu dilihat kondisi.
Effendy juga mengaku hingga saat ini dirinya juga belum mendapat restu dari PDI Perjuangan.
"Yang pasti kalau mau Sumut maju, pemilihan gubernur harus `fair play`. Jangan seperti yang lalu," katanya.
Calon gubernur petahana misalnya diminta tidak menggunakan kekuasaannya untuk menarik atau mendapatkan suara.
Seperti menggunakan dana bantuan sosial (bansos) dan dana bantuan daerah bawahan atau dana bantuan keuangan provinsi.
"KPU (Komisi Pemilihan Umum)-nya juga harus jujur. Tugas LSM dan masyarakat luas harus peka untuk menekan terjadi kecurangan dalam pemilihan Gubernur Sumut," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017