Medan, 19/4 (Antarasumut) - Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan studi banding ke Kota Medan untuk belajar tentang strategi dan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekda Kota Tasikmalaya Idi S Hidayat di Medan, Rabu, mengatakan, kedatangan mereka yang terdiri dari pimpinan SKPD, KPP Pratama Tasikmalaya, dan notaries PPAT ke Kota Medan untuk melihat keunggulan Kota Medan dalam urusan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi salah satu jenis Penerimaan PAD-nya.
"Kita ketahui bersama bahwa Kota Medan sebagai salah satu Kota Metropolitan memiliki kapasitas penerimaan PAD yang besar. Inilah yang mendasari kami untuk belajar kepada Pemkot Medan terkait pengelolaan PAD di Kota Medan," katanya.
Ia mengatakan sampai saat ini PAD dari sektor PBB dan BPHTB masih tergolong kecil yakni tidak sampai Rp 100 miliar, bahkan hingga tutup tahun anggaran realisasi penerimaan tidak sampai menyentuh angka 100 persen.
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya sinergitas antara Camat, PPAT dan BPPRD masih tergolong rendah, ditambah lagi dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan BPHTB nya.
Merespon keinginan Pemkot Tasikmalaya tersebut, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa PBB dan BPHTB masih menjadi primadona penerimaan PAD.
Saat ini Kota Medan telah menerapkan sistem penerimaan pajak terpadu yang saling terintegrasi antara masyarakat, pemda, PPAT, dan Bank Sumut, dengan didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang online.
Syaiful menambahkan bahwa yang paling dibutuhkan oleh pemda dalam menggali penerimaan PAD adalah dukungan keakuratan data yang kuat sehingga bisa dihitung besaran potensi PAD yang dimiliki daerah.
"Selain itu ketegasan dan komitmen pemda dituntut untuk menjalankan fungsinya dalam memungut pajak daerah, karena bagaimanapun juga kewajiban setiap masyarakat untuk membayar pajaknya. Terobosan dan inovasi mengejar pajak juga kita lakukan dengan membuat Pajak Corner, PBB Fair," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Sekda Kota Tasikmalaya Idi S Hidayat di Medan, Rabu, mengatakan, kedatangan mereka yang terdiri dari pimpinan SKPD, KPP Pratama Tasikmalaya, dan notaries PPAT ke Kota Medan untuk melihat keunggulan Kota Medan dalam urusan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi salah satu jenis Penerimaan PAD-nya.
"Kita ketahui bersama bahwa Kota Medan sebagai salah satu Kota Metropolitan memiliki kapasitas penerimaan PAD yang besar. Inilah yang mendasari kami untuk belajar kepada Pemkot Medan terkait pengelolaan PAD di Kota Medan," katanya.
Ia mengatakan sampai saat ini PAD dari sektor PBB dan BPHTB masih tergolong kecil yakni tidak sampai Rp 100 miliar, bahkan hingga tutup tahun anggaran realisasi penerimaan tidak sampai menyentuh angka 100 persen.
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya sinergitas antara Camat, PPAT dan BPPRD masih tergolong rendah, ditambah lagi dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan BPHTB nya.
Merespon keinginan Pemkot Tasikmalaya tersebut, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa PBB dan BPHTB masih menjadi primadona penerimaan PAD.
Saat ini Kota Medan telah menerapkan sistem penerimaan pajak terpadu yang saling terintegrasi antara masyarakat, pemda, PPAT, dan Bank Sumut, dengan didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang online.
Syaiful menambahkan bahwa yang paling dibutuhkan oleh pemda dalam menggali penerimaan PAD adalah dukungan keakuratan data yang kuat sehingga bisa dihitung besaran potensi PAD yang dimiliki daerah.
"Selain itu ketegasan dan komitmen pemda dituntut untuk menjalankan fungsinya dalam memungut pajak daerah, karena bagaimanapun juga kewajiban setiap masyarakat untuk membayar pajaknya. Terobosan dan inovasi mengejar pajak juga kita lakukan dengan membuat Pajak Corner, PBB Fair," katanya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017